Search Header Logo

Asesmen Diagnostik Kognitif 12

Authored by Evi Krisnantari

Professional Development

9th - 12th Grade

Asesmen Diagnostik Kognitif 12
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan ......

eksekutif

legislatif

yudikatif

eksaminatif

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat

Gubernur Bank

Badan Pemeriksa Keuangan

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dibawah merupakan tindakan pencegahan untuk pengatasi kasus pelanggaran HAM, kecuali ….

menjatuhkan sanksi dan hukuman bagi para pelanggaran HAM

penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat

meningkatkan upaya penegakan HAM terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga politik

mencegah terjadinya pelanggaran HAM dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai moral demokrasi Pancasila yang bersumber dari ….

Rakyat

Pimpinan

Pancasila

Pemerintah

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Contoh sikap terhadap putusan musyawarah yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah…..

Menghormati dan menerimanya dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab

Mengakui dengan senang hati dan tanggung jawab.

Menerima saja karena telah diputuskan oleh pimpinan.

Menerima karena sudah menjadi kebiasaan rapat

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Kemerdekaan pers merupakan pengejawantahan kebebasan mengeluarkan pendapat dalam 

bentukUndang-Undang tentang pers, yaitu …..

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999

Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000

Undang-Undang nomor 3 Tahun 1998

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dibawah ini yang termasuk contoh dari hukum perdata adalah …

Korupsi 

pelanggaran dalam pemilu

penculikan

perebutan harta warisan

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?