Pembekalan Keuangan Anggaran TA 2023

Pembekalan Keuangan Anggaran TA 2023

University

7 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Anti Korupsi

Anti Korupsi

University

10 Qs

Hizbul Waton Kelompok 1

Hizbul Waton Kelompok 1

University

10 Qs

Kuis Akuntansi Sektor Publik

Kuis Akuntansi Sektor Publik

University

10 Qs

Latihan Soal Wisata Bukit Jeddih

Latihan Soal Wisata Bukit Jeddih

University

5 Qs

Post Test PDKM FKIP 2025

Post Test PDKM FKIP 2025

University

10 Qs

Green Grow

Green Grow

University

10 Qs

soal literasi digital

soal literasi digital

University

10 Qs

KERISMA

KERISMA

University

10 Qs

Pembekalan Keuangan Anggaran TA 2023

Pembekalan Keuangan Anggaran TA 2023

Assessment

Quiz

Others

University

Hard

Created by

khaerendra makhfudz

Used 1+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

7 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 sec • 1 pt

Marsekal Muda TNI (Purn) Hasari Hasanudin, Beliau Menjabat pada Periode dari Tahun Berapa?

1992-1998

1998-2003

2003-2006

2008-2010

Answer explanation

Yap Benar Bapak Marsekal Hasari Hasanudin TNI ( Purn) menjabat Kepala Basarnas yang periode ke 3

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Siapakah Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Yang Sekarang?

Ribut Eko Suyatno, S.E., M.M

Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS

Moh.Barokna Haulah , S.S

Roy R Bachtiar, S.IP.

Answer explanation

Yap , Saat ini Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Basarnas adalah Bapak Dr.Abdul Haris Achadi ,S.H., DESS dan beliau juga menjabat Sekretaris Utama Basarnas

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 3 pts

Tahun Berapa Pembentukan BASARI atau ( Badan SAR Indonesia)?

27 Februari 1972

27 Februari 1973

28 Februri 1972

28 Februari 1973

Answer explanation

Berdasarkan hasil survey tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang pembentukan Badan SAR Indonesia (BASARI).

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 2 pts

PPK adalah .......

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja Negara

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja Negara

Jawaban B dan C benar

Answer explanation

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 sec • 1 pt

Pajak untuk Pegawai atau karyawan dikenakan PPh....

PPh 21

PPh 22

PPh 23

PPn dan PPh

Answer explanation

Penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 yaitu pegawai; penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai; anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai; mantan pegawai; dan peserta kegiatan baik perlombaan, rapat, konferensi,

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Di lantai Berapakah sekarang Biro Perencanaan dan Keuangan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) ?

Lantai 9

Lantai 7

Lantai 5

Lantai 6

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 2 pts

Siapakah yang mengesahkan dokumen pelaksanaan Anggaran?

Presiden

Menteri Keuangan

Direktorat Perbendahraan

Direktorat Anggaran

Answer explanation

bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran