KUPDRD 1.0

Gabungan pajak berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan PPJ) disebut…

• Pajak Barang dan Jasa Tertentu

• Pajak Barang dan Jasa Terkait

• Pajak Barang dan Jasa Terstruktur

• Pajak Barang dan Jasa Terbaik

Salah satu perubahan mendasar terkait UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah adalah, kecuali

• Menyedernakan 5 jenis pajak menjadi PBJT

• Menyederhanakan admistrasi perpajakan daerah

• Menghapuskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama

• Menghapuskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua

Berikut adalah contoh Pajak Kabupaten / Kota menurut UU HKPD

• PBJT

• Pajak Rokok

• Pajak Kendaraan Bermotor

• Pajak Alat Berat

Berapakah Pajak Restoran yang harus dibayar bila Bapak Eko makan di Restoran Mejorojo berupa :

Nasi goreng Kambing Rp 35.000,00

Sate Kambing 1 porsi Rp 65.000,00

Buah-buahan potong Rp 18.500,00

Minuman jeruk panas Rp 9.500,00

Tarif Pajak sebagaimana diatur oleh Pemda adalah 10%

• Rp. 10.000,00

• Rp. 12.800,00

• Rp. 128.000,00

• Rp. 100.000,00

Pajak daerah di bawah ini self assessment, kecuali..

• PBJT

• PBB P-2

• BPHTB

• Pajak sarang burung walet

Jangka waktu pembayaran/penyetoran pajak daerah yang self assessment adalah..

• maksimal 1 bulan sejak SKPD disampaikan

• maksimal 6 bulan sejak SPPT disampaikan

• maksimal 10 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak

• maksimal 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak

Sanksi administrasi tidak membayar/menyetor pajak daerah tepat waktu adalah..

• Bunga 1% per bulan maksimal 24 bulan

• Denda 1% per bulan maksimal 24 bulan

• Denda 100 ribu rupiah

• Bunga 0,6% per bulan maksimal 24 bulan

Sanksi apabila SPTPD tidak disampaikan adalah diterbitkan STPD dengan

• Denda sebesar 1% per bulan maksimal 24 bulan

• Bunga sebesar 1% per bulan maksimal 24 bulan

• Denda dalam satuan rupiah

• Denda sebesar Rp500.000 per SPTPD

Apabila berdasarkan penelitian atas SPTPD terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar..

• diterbitkan STPD

• diterbitkan SKPDKB

• dapat dilakukan pemeriksaan

• dikenakan denda

Wajib pajak daerah yang boleh melakukan pencatatan adalah..

• peredaran usaha paling sedikit 4,8 M per tahun

• peredaran usaha kurang dari 4,8 M per tahun

• peredaran usaha kurang dari 100 juta per tahun

• peredaran usaha paling sedikit 100 juta per tahun