SPKN-Bank Soal 1

Kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan merupakan

• gambaran umum pemeriksaan keuangan Negara
• unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara
• tujuan dari keberadaan kerangka konsetual ini
• mandate pemeriksaan keuangan Negara
• asas-asas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara

Lingkup kerangka konseptual SPKN mencakup hubungan antara kerangka konseptual dengan

• jenis dan tujuan pemeriksaan keuangan Negara
• referensi dan landasan teoritis di bidang pemeriksaan
• asas-asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara
• prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan Negara
• ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan

Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigative adalah

• untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/ daerah dan/ atau unsur pidana
• untuk mencari unsur pidana dalam suatu temuan pemeriksaan yang telah dimuat dalam LHP sebelumnya
• untuk memperoleh keyakinan bahwa predikasi pemeriksaan telah tepat
• untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
• untuk menyakinkan bahwa risiko kecurangan benar-benar telah terjadi

Integritas dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas karekater sebagai berikut, kecuali

• netral
• kerja keras
• kompetensi yang memadai
• sifat jujur
• objektif

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai kewenangannya merupakan salah satu

• kewenangan pemeriksa keuangan keuangan Negara
• unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara
• kedudukan pemeriksa keuangan Negara
• mandate pemeriksaan keuangan Negara
• prosedur pemeriksaan keuangan Negara

Tujuan utama penyusunan perencanaan strategis yang mnjadi pedoman rencana tahunan pemeriksaan adalah

• untuk memenuhi kewajiban tugas pemeriksaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
• untuk memenuhi amanat konstitusi dan permintaan pemeriksaan dari masyarakat
• untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemeriksaan dan harapan pemangku kepentingan
• untuk harmonisasi program pemerintah dan pemenuhan kewajiban keberadaan lembaga
• untuk eksistensi keberadaan lembaga dan penggunaan alokasi anggaran pemerintah

Dalam pemerolehan bukti pemeriksaan, pemeriksa harus mempertimbangkan

• kemudahan akses dan bentuk bukti yang akan diperiksa
• kelengkapan dan keakuratan bukti yang diperoleh
• kompetensi dan waktu pemerolehan bukti yang akan diperiksa
• kesesuaian dan kebutuhan informasi yang akan diperiksa
• kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh

Berikut adalah factor yang menjadi pertimbangan professional untuk menentukan materialitas atas suatu hal, adalah

• Harapan penugasan dan lingkup pemeriksaan yang dilakukan atas hal pokok yang diperiksa
• Nilai dan cakupan pengaruh transaksi keuangan terhadap keseluruhan kinerja keuangan entitas terperiksa
• Interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP; dan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Kesepekatan antara pemeriksa dan pihak terperiksa dengan berdasarkan pada argumentasi dan kebutuhan masing-masing
• Harapan penugasan dan tingkat risiko yang dapat diteriam dari pemeriksaan yang dilakukan pada entitas terperiksa

Unsur-unsur yang harus diungkapkan dalam LHP adalah sebagai berikut, kecuali

• jawaban atas tujuan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa
• ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria pemeriksaan yang digunakan
• pembatasan lingkup karena pemeriksa tidak dapat melaksanakan standar pemeriksaan
• kondisi dimana pemeriksa hanya dapat melakukan prosedur alternative untuk pengujian atas hal pokok yang diperiksa
• tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa pada LHP

Yang tidak termasuk sebagai kelompok yang wajib melaksanakan kode etik BPK selama menjalankan tugas pemeriksaan keuangan negara, adalah

• pemeriksa pada instansi pengawas internal pemerintah yang bekerja untuk dan atas nama BPK
• tenaga ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK
• anggota BPK
• pemeriksa BPK yang mendapatkan penugasan pemeriksaan keuangan negara
• kantor akuntan public yang bekerja bekerja untuk dan atas nama BPK