Hukum Politik Sie 12 - 14

POLITIK HUKUM ERAT KAITANNYA DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN, LEMBAGA PERADILAN MERUPAKAN KEKUASAAN NEGARA YANG MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN, MENEGAKKAN HUKUM, DAN KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA, DEMI TERSELENGGARANYA NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA. UNTUK MEWUJUDKANNYA TERDAPAT 13 PRINSIP POKOK NEGARA HUKUM YG BERLAKU SAAT INI, MERUPAKAN PILAR UTAMA YANG MENJAGA BERDIRI TEGAKNYA NEGARA HUKUM DALAM ARTI YANG SEBENARNYA, DIANTARANYA, KECUALI:

• a.PERSAMAAN DALAM HUKUM, PERADILAN YANG BEBAS & TIDAK MEMIHAK

• b.BEKERJANYA PILAR PILAR DEMOKRASI, STABILITAS & INTEGRASI NASIONAL

• c.PEMBATASAN KEKUASAAN, TRANSPARANSI & KONTROL SOSIAL

• d.PERSAMAAN DALAM HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA.

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA MENGANDUNG PENGERTIAN BAHWA KEKUASAAN KEHAKIMAN BEBAS DARI SEGALA CAMPUR TANGAN PIHAK KEKUASAAN EKSTRA YUDISIAL, KECUALI DALAM HAL-HAL SEBAGAIMANA DISEBUT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. KEKUASAAN PASTI MEMILIKI KECENDERUNGAN UNTUK BERKEMBANG MENJADI SEWENANG-WENANG, KARENA ITU KEKUASAAN SELALU HARUS DIBATASI DENGAN CARA MEMISAH-MISAHKAN KEKUASAAN KEDALAM CABANG-CABANG YG BERSIFAT “CHECKS AND BALANCES”. PENJELASAN TERSEBUT SELARAS DENGAN SALAH SATU PRINSIP POKOK NEGARA HUKUM:

• SUPREMASI HUKUM

• PEMBATASAN KEKUASAAN

• PERADILAN BEBAS & TIDAK MEMIHAK

• PERSAMAAN DALAM HUKUM

3.    PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA, YAITU LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA, PERADILAN MILITER, LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN SEBUAH MAHKAMAH KONSTITUSI. UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI, KEKUASAAN PEMERINTAHAN JUGA SEMAKIN DIKURANGI DENGAN DIBENTUKNYA BERBAGAI “INDEPENDENT BODY” SEPERTI KOMISI  NASIONAL HAK AZASI MANUSIA (KOMNAS HAM), KPU DLL. URAIAN TERSEBUT MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI PRINSIP POKOK NEGARA HUKUM:

• a.ORGAN-ORGAN YANG BERSIFAT INDEPENDENT

• b.PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA

• c.PERADILAN BEBAS & TIDAK MEMIHAK

• d.PERSAMAAN DALAM HUKUM

4.    REFORMASI DI INDONESIA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI GERAKAN PERUBAHAN KE ARAH LEBIH BAIK DENGAN CARA MENATA ULANG HAL-HAL YANG TELAH MENYIMPANG DAN TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI SERTA STRUKTUR KETATANEGARAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. INDEPENDENSI LEMBAGA PERADILAN DIARTIKAN BAHWA LEMBAGA PERADILAN TIDAK BOLEH DIINTERVENSI OLEH LEMBAGA ATAU KEPENTINGAN APAPUN. PERADILAN DAN HAKIM BERSIKAP IMPARSIAL BERMAKNA BAHWA DALAM MEMERIKSA PERKARA HAKIM TIDAK BOLEH MEMIHAK KEPADA SALAH SATU PIHAK YANG BERPERKARA. KEPRIHATINAN YANG MENDALAM TERSEBUT TENTUNYA MELIHAT REFORMASI HUKUM YANG MASIH BERJALAN LAMBAT DAN BELUM MEMBERIKAN RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA BERKENAAN DENGAN MASALAH BIDANG HUKUM :

• a.INKONSISTENSI DALAM PENEGAKAN HUKUM

• b.   RENDAHNYA KONTROL SECARA KOMPREHENSIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

• c.    MASIH ADANYA INTERVENSI TERHADAP HUKUM

• d.   SISTEM PERADILAN YANG KURANG INDEPENDEN DAN IMPARSIAL

5.    POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN MERUPAKAN ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU NEGARA MENGENAI ARAH PENGATURAN (SUBSTANSI) HUKUM YANG DITUANGKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (HUKUM TERTULIS) UNTUK MENGATUR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. PADA MASA TERTENTU SECARA SUBSTANSIAL DAN SEDERHANA SEBENARNYA DAPAT DILIHAT DARI PRODUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK PADA MASA ITU DAN KEBIJAKAN YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH/NEGARA PADA SAAT ITU YANG MERUPAKAN GARIS POKOK ARAH PEMBENTUKAN HUKUM. DENGAN DEMIKIAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MERUPAKAN:

• a.BENTUK MONOPOLI NEGARA YANG ABSOLUT, TUNGGAL, DAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN PADA BADAN YANG BUKAN BADAN NEGARA ATAU BUKAN BADAN PEMERINTAH.

• b.TERDAPAT DEREGULASI YANG MEMUNGKINKAN PENSWASTAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN MENGIKUTSERTAKAN RAKYAT , BERLAKU PADA SIAPAPUN TANPA KECUALI.

• c.DALAM PROSES PEMBENTUKANNYA SANGAT MUNGKIN MENGIKUTSERTAKAN PIHAK BUKAN NEGARA  ATAU PEMERINTAH

• d.JAWABAN a DAN c BENAR

6.  POLITIK HUKUM YANG MENGATUR TENTANG MEKANISME TERKAIT DENGAN PENCIPTAAN, PEMBARUAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM, KEBIJAKSANAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG, KEBIJAKSANAAN PEMBENTUKAN HUKUM YURISPRUDENSI, KEBIJAKSANAAN TERHADAP PERATURAN TIDAK TERTULIS, ADALAH MERUPAKAN BAGIAN DARI POLITIK HUKUM:

• a.POLITIK PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

• b.POLITIK PENEGAKAN DAN KEBIJAKSANAAN HUKUM

• c.POLITIK PEMBENTUKAN HUKUM

• d.JAWABAN BENAR SEMUA

7.  POLITIK HUKUM MEMPUNYAI PERAN YANG SANGAT PENTING DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA, MENGINGAT POLITK HUKUM DIJADIKAN SEBAGAI PEDOMAN DASAR DALAM PROSES PENENTUAN NILAI-NILAI, PENETAPAN, PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA. DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK DAPAT TERLEPAS DARI POLITIK HUKUM, ISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA MANAPUN  DAPAT DIPENGARUHI OLEH BERBAGAI FAKTOR YAITU:

• a.CORAK POLITIK DAN TINGKAT PERKEMBANGAN MASYARAKAT

• b.PENGARUH GLOBAL DAN INTERVENSI ASING

• c.BERBAGAI PEMIKIRAN DAN KEBIJAKSANAAN POLITIK YANG PALING BERPENGARUH, DAPAT BERSUMBER KEPADA IDEOLOGI TERTENTU.

• d.SEMUA JAWABAN BENAR

8.    ASAS ADALAH SUATU PIKIRAN YANG DIRUMUSKAN SECARA LUAS YANG MENJADI DASAR BAGI ATURAN ATAU KAIDAH HUKUM. ASAS BERSIFAT LEBIH ABSTRAK, SEDANGKAN ATURAN ATAU KAIDAH HUKUM SIFATNYA KONKRET MENGENAI PERILAKU ATAU TINDAKAN HUKUM TERTENTU. MATERI MUATAN SUATU PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN DI INDONESIA HARUS MENCERMINKAN BEBERAPA ASAS PENTING, AZAS YANG MENYATAKAN BAHWA SETIAP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN HARUS BERFUNGSI MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KETENTRAMAN MASYARAKAT, DI KATEGOTIKAN SEBAGAI AZAS:

• a.AZAS KEMANUSIAAN

• b.AZAS KEADILAN

• c.AZAS PENGAYOMAN

• d.AZAS KEKELUARGAAN

9.    PERANAN POLITIK HUKUM NASIONAL SANGATLAH PENTING DALAM MENCAPAI TUJUAN NEGARA. DENGAN HUKUM NASIONAL YANG DIBENTUK  MAKA KESEJAHTERAAN AKAN DICAPAI. KAITAN ANTARA POLITIK HUKUM & TUJUAN NEGARA DAPAT DILIHAT PADA RPJP (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG) DAN RPJM (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH), YANG MERUPAKAN ARAH KEBIJAKAN POLITIK PENGUASA UTK MENCAPAI TUJUAN NEGARA. SELANJUTNYA POLITIK HUKUM NASIONAL DIBENTUK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN DAN CITA-CITA IDEAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ADAPUN YANG MENJADI TUJUAN POLITIK HUKUM NASIONAL YAITU:

• a.SEBAGAI SARANA DAN LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MENCIPTAKAN HUKUM NASIONAL YANG DIKEHENDAKI.

• b.SEBAGAI SARANA BAGI PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT

• c.SEBAGAI SARANA KE ARAH MANA KEBIJAKAN YANG HENDAK DITUJU

• d.SEBAGAI GARIS ATAU DASAR KEBIJAKAN UNTUK MENENTUKAN HUKUM YANG SEHARUSNYA BERLAKU DALAM NEGARA.

10. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DINILAI ASPIRATIF, APABILA DALAM PROSESNYA MEMPERHATIKAN ASPIRASI MASYARAKAT. ASPIRASI MASYARAKAT APABILA DIAKOMODIR DAPAT MENINGKATKAN LEGITIMASI, TRANSPARANSI, DAN RESPONSIVITAS. SELURUH LAPISAN MASYARAKAT MEMPUNYAI HAK DAN KESEMPATAN UNTUK MEMBERIKAN MASUKAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SECARA TEKNIS JAMINAN PARTISIPASI MASYARAKAT DIATUR DALAM :

• a.UU NOMOR. 12 TAHUN 2011

• b.PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020.

• c.UU NOMOR 13 TAHUN 2022

• d. JAWABAN  a DAN c BENAR