LOMBA KADARKUM PLAOSAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam hal...

• Kebijakan moneter

• Hubungan internasional

• Pertahanan dan keamanan nasional

• Pembangunan ekonomi daerah

Apa yang dimaksud dengan prinsip desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014?

• Pusat mengendalikan semua aspek pemerintahan daerah

• Pemerintahan daerah mengambil alih semua kewenangan pusat

• Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah

• Semua keputusan diambil oleh pemerintah pusat

Apa yang dimaksud dengan asas otonomi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014?

• Pemerintah daerah berada di bawah kendali pemerintah pusat

• Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengabaikan kebijakan pemerintah pusat

• Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri

• Pemerintah daerah harus tunduk pada peraturan pemerintah pusat tanpa pengecualian

berikut adalah asas penyelenggaraan pemerintahan negara

, kecuali?

• kepastian hukum;

• tertib penyelenggara negara;

• kepentingan umum;

• keadilan Sosial

Salah satu ciri utama dari pemerintahan daerah adalah... ??

• Sentralisasi keputusan di tangan pemerintah pusat

• Kewenangan tunggal pemerintah daerah dalam semua aspek

• Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah

• Otonomi penuh pemerintah pusat dalam urusan daerah

salah satu tugas Kepala daerah adalah ?

• memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat

• menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan

  bersama DPRD

• menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

• mengajukan rancangan Perda

berikut ini Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, kecuali?

• pendidikan;

• kesehatan;

• pangan;

• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

  masyarakat

Drs. H. KRA Sumantri Noto Adinagoro, MM.

Menjabat Bupati Magetan pada Tahun ?

• 2008-2018

• 2007-2017

• 2009-2019

• 2010-2020

Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota. Pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan

persyaratan administratif. berikut Persyaratan dasar kewilayahan, kecuali

• luas wilayah minimal;

• jumlah penduduk minimal;

• keuangan Daerah;

• Cakupan Wilayah;

Indonesia terbagi berapa propinsi ?

• 36

• 37

• 38

• 39