Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam ketentuan:

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Seorang ASN harus memiliki profil pegawai pemerintah yang profesional dan menjadi raw model dan panutan dalam aparatur pemerintahan. Adapun profil ASN yang harus dimiliki, kecuali:

• Hospitality

• Entrepreneurship

• Mandiri

• Networking

Pada kenyataannya birokrasi pemerintahan kita masih memilki kendala dan hambatan dalam pembangunan, adapun kendala dan hambatan tersebut yaitu:

• Rendahnya kinerja pegawai

• Pelayanan publik yang berkualitas

• Laporan keuangan yang transparan

• Rendahnya tingkat korupsi

Era teknologi informasi memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal, sehingga ASN diarahkan untuk berpikir kritis terkait pemahaman konsep, kecuali:

• Efektivitas

• Efisiensi

• Inovasi

• Umum

Kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasi, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan, adalah pengertian dari:

• Digital

• Literasi digital

• Jejaring

• Jaringan

Pemahaman tentang literasi digital lebih diarahkan kemampuan bermedia digital yang:

• Penuh tanggung jawab

• Pengertian

• Respek

• Berkomitmen

Seorang ASN dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus:

• Bersih berpenampilan

• Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

• Memiliki komunikasi yang luwes

• Tak kenal waktu

Dalam membangun ASN yang memilki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik juga bebas dari praktek KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan dasar dalam:

• Manajemen pelayanan publik

• Manajemen PPPK

• Manajemen ASN

• Manajemen pegawai  

Birokrasi pemerintah masih terjadi hambatan dalam pembangunan nasional karena terkait dengan era persaingan global yang menuntut adanya birokrasi yang efisien, berkualitas, transparan dan akuntabel. Hambatan dan permasalahan yang terjadi meliputi, kecuali:

• Pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik

• Politisasi birokrasi

• Otonomi daerah yang kadang dapat mengancam keutuhan bangsa

• Sentralisasi sebagai fokus pembangunan nasional

Undang-Undang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen SDM, yaitu:

• Personel Administration

• Closed career system

• Human resource management

• Tidak ada yang benar