RIO

Ketentuan tentang pajak daerah diatur dalam ....

• PMK-25/PMK.03/2008

• UU nomor 28 Tahun 2009

• UUD 1945 pasal 23

• UU nomor 17 Tahun 2003

Dengan menggunakan anggaran yang ada, pemerintah dapat merencanakan pembangunan infrastruktur demi memperlancar kegiatan ekonomi. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi APBN yakni ....

• fungsi otorisasi

• fungsi distribusi

• fungsi alokasi

• fungsi perencanaan

Menurut UUD 1945 Pasal 23 Aayat (1) APBN adalah .....

• wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

• Rancangan Undang-undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD

• APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR

Dalam hal pendapatan negara, tidak semuanya akan dibelanjakan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Sebagian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk transfer payment , subsidi/bantuan. Dalam hal ini, APBN disebut memiliki fungsi ....

• alokasi

• distribusi

• stabilisasi

• perencanaan

Masyarakat dapat mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui APBN. Maka APBN memiliki fungsi .....

• alokasi

• otorisasi

• pengawasan

• perencanaan

Yang bukan fungsi kebijakan fiskal...

• distribusi

• alokasi

• otorisasi

• stabilisasi

fungsi stabilisasi pada kebijakan fiskal menyangkut hal berikut, kecuali

• terpeliharanya kesempatan kerja yang tinggi

• tingkat harga relatif stabil

• pertumbuhan ekonomi cukup tinggi

• pembagian pendapatan yang merata

kebijakan fiskal bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut, kecuali.....

• menstabilkan harga

• meningkatkan laju investasi

• meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional

• meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

1. 1. pajak hotel

2. 2. pajak rokok

3. 3. pajak sarang burung walet

4. 4. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

5. 5. pajak bahan bakar kendaraan bermotor

6. 6. pajak air permukaan

7. yang termasuk pajak pemerintah kabupaten/kota adalah nomor .....

• 1, 2, 3

• 1, 3, 4

• 2, 4, 6

• 3, 4, 5

Pajak daerah digunakan untuk .....

• belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembiayaan

• mandatory spending

• belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, tabungan pemerintah daerah

• belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, belanja fungsi