ULANGAN SUB SUMATIF I MATERI BAB I : PANCASILA

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, terbentuklah sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam mempersiapkan langkah-langkah menuju kemerdekaan. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang yang saat itu bernama "Dai Nippon Teikoku Rikugun". Pemimpin militer Jepang di Indonesia, Mayor Jenderal Kumakichi Harada, menjadi penggagas pembentukan BPUPKI untuk mengevaluasi situasi di Indonesia dan melibatkan tokoh-tokoh perwakilan dari berbagai kalangan. Pada pertemuan awalnya, BPUPKI memiliki 62 anggota yang berasal dari beragam latar belakang seperti pejabat pemerintahan, cendekiawan, tokoh agama, dan aktivis pergerakan nasional.

Pertanyaan: Apa tujuan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)?

• Memperoleh dukungan militer dari Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

• Menjaga dan mempertahankan status kolonial Indonesia di bawah pemerintahan Jepang.

• Mengamankan sumber daya alam Indonesia agar tetap menjadi sumber pendapatan Jepang.

• Mempercepat pemberian kemerdekaan Indonesia melalui upaya diplomasi dengan negara-negara Sekutu.

• Mempertahankan hubungan dagang yang menguntungkan antara Indonesia dan Jepang.

Majapahit, sebuah kerajaan maritim yang kuat di Nusantara pada abad ke-14, dikenal tidak hanya karena kekuasaan militernya, tetapi juga karena nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pemerintahannya. Salah satu konsep penting yang tercermin dalam pemerintahan Majapahit adalah prinsip-prinsip yang mencerminkan aspek-aspek Pancasila. Salah satu nilai penting yang terlihat dalam sistem pemerintahan Majapahit adalah konsep "Raja sebagai Bapak dan Rakyat sebagai Anak".

Dalam konsep ini, Raja dianggap seperti seorang Bapak yang bertanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan memberikan keadilan kepada rakyatnya. Rakyat dianggap seperti anak-anak yang wajib tunduk dan patuh kepada Raja sebagai seorang Bapak. Nilai ini tercermin dalam berbagai aspek pemerintahan Majapahit, termasuk dalam sistem hukum, administrasi, dan hubungan sosial.

Pertanyaan: Konsep "Raja sebagai Bapak dan Rakyat sebagai Anak" dalam sistem pemerintahan Majapahit mencerminkan salah satu nilai dasar dalam Pancasila. Nilai Pancasila yang tercermin dalam konsep ini adalah:

• Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

• Persatuan Indonesia.

• Demokrasi Terpimpin.

• Ketuhanan Yang Maha Esa.

• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Salah satu tokoh cendekiawan yang berperan aktif dalam perumusan dasar negara Indonesia pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah Muhammad Yamin. Dalam sidang tersebut, Muh. Yamin mengemukakan pandangannya mengenai usulan dasar negara yang ideal bagi Indonesia. Pendapat Muh. Yamin terkait dasar negara ini tercermin dalam beberapa poin penting.

Pertama, ia menekankan pentingnya ketuhanan yang berkebudayaan, di mana ia mengusulkan agar Pancasila mencerminkan pluralitas kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia. Kedua, Muh. Yamin menyoroti nilai-nilai kemanusiaan, termasuk perlunya menghormati hak asasi manusia dan membangun masyarakat yang adil dan beradab. Ketiga, dalam pandangannya, negara harus menganut sistem demokrasi yang menghargai partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan.

Pertanyaan: Berdasarkan pandangan Muh. Yamin dalam sidang BPUPKI, salah satu usulan dasar negara yang ia tekankan adalah:

• Pemajuan satu agama resmi negara.

• Penghapusan agama-agama tradisional dalam konstitusi.

• Pengenalan monarki sebagai bentuk pemerintahan.

• Pemisahan agama dari urusan negara.

• Penetapan agama mayoritas sebagai dasar negara.

Dalam sidang BPUPKI, Sukarno berpendapat bahwa dasar negara Indonesia harus mencerminkan semangat kebangsaan dan nasionalisme. Pandangannya menekankan kolektivisme, gotong royong, dan keadilan sosial sebagai landasan utama pembentukan negara. Sukarno juga menyoroti perlunya mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial dalam merumuskan dasar negara.

Pertanyaan: Pandangan Sukarno dalam sidang BPUPKI tentang dasar negara Indonesia menekankan:

• Kebebasan individu dalam masyarakat.

• Sistem pemerintahan otoriter.

• Prioritas kekayaan ekonomi sebagai dasar negara.

• Semangat kebangsaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

• Prinsip demokrasi liberal dalam pengambilan keputusan.

Dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, Panitia Delapan merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam menyusun dasar negara yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan. Panitia Delapan ini dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai bagian dari upaya persiapan untuk pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Salah satu tokoh yang terlibat dalam Panitia Delapan adalah Soekarno. Tugas utama Panitia Delapan adalah merumuskan naskah dasar yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam sidang-sidang BPUPKI.

Pertanyaan: Apa tujuan utama pembentukan Panitia Delapan dalam konteks persiapan kemerdekaan Indonesia?

• Menjaga kestabilan kolonial Belanda di Indonesia.
  

• Merumuskan naskah konstitusi yang mencerminkan kepentingan Jepang.

• Memperkuat pengaruh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.

• Menyusun dasar negara yang akan menjadi landasan hukum Indonesia.

• Memfasilitasi hubungan diplomatik dengan negara-negara Sekutu.

Piagam Jakarta merupakan hasil karya dari Panitia Sembilan yang dibentuk dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Panitia Sembilan memiliki tugas penting untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang akan menjadi landasan kemerdekaan. Piagam Jakarta, yang sekarang lebih dikenal sebagai "Piagam Jakarta Pusat," merupakan salah satu upaya penting dalam merumuskan dasar negara tersebut. Piagam Jakarta menetapkan prinsip-prinsip dasar negara yang mencerminkan semangat persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Pertanyaan: Apa tujuan utama dari Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dalam BPUPKI?

• Mempertahankan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.

• Membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa negara mandiri.

• Menetapkan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia yang mencerminkan persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

• Mengakui pemerintahan Indonesia sebagai negara berdaulat.

• Meningkatkan pengaruh pemerintah Jepang di Indonesia.

Pada salah satu Kitab yang ditulis pada zaman Majapahit dimana terdapat istilah Pancasila. Istilah ini merujuk pada 5 tingkah laku yang utama. Kitab tersebut adalah ...

• Mahabaratha

• Sutasoma

• Negarakertagama

• Arjunawiwaha

• Bharatayudha

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki implikasi yang signifikan dalam sistem pemerintahan dan hukum. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga menjadi pegangan dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan. Hal ini tercermin dalam konstitusi dan dokumen-dokumen penting lainnya. Pancasila diakui sebagai dasar negara sejak awal kemerdekaan Indonesia, dan konsep ini ditegaskan dalam beberapa amandemen konstitusi.

Pertanyaan: Apa peran utama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?

• Hanya sebagai pedoman etika dalam masyarakat.

• Hanya sebagai panduan dalam hubungan internasional.

• Hanya sebagai panduan dalam hubungan internasional.

• Sebagai dasar dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang.

• Sebagai instrumen untuk mengisolasi budaya asing dari Indonesia.

Hanya sebagai pedoman etika dalam masyarakat. b) Hanya sebagai panduan dalam hubungan internasional. c) Hanya sebagai simbol identitas nasional. d) Sebagai dasar dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang. e) Sebagai instrumen untuk mengisolasi budaya asing dari Indonesia.

• Hanya sebagai aspek formal dalam konstitusi.

• Hanya sebagai panduan dalam hubungan internasional.

• Sebagai simbol ketergantungan pada negara lain.

• Sebagai landasan untuk menciptakan persatuan di tengah keragaman.

• Hanya berlaku bagi kelompok etnis mayoritas di Indonesia.

Ideologi memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membentuk arah kebijakan serta tujuan suatu negara. Fungsi-fungsi ideologi ini turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ideologi tidak hanya menjadi pegangan dalam pembentukan kebijakan pemerintah, tetapi juga memiliki dampak dalam membentuk pola pikir, moral, dan identitas nasional suatu bangsa.

Pertanyaan: Salah satu fungsi utama ideologi adalah:

• Menjaga kekayaan alam suatu negara.

• Menghindari hubungan internasional.

• Membatasi kebebasan berpendapat masyarakat.

• Mengarahkan dan membentuk kebijakan serta tujuan negara.

• Menempatkan negara dalam isolasi politik