Pemilihan Umum soal 2

Pada PKPU No 15 tahun 2023, Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak , Media Massa Elektronik dan Media Daring dilaksanakan pada ...

• 21 Oktober 2023 - 10 Februari 2024

• 21 November 2023 - 10 Februari 2024

• 20 Desember 2023 - 10 Februari 2024

• 21 Januari 2024 - 10 Februari 2024

Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam Pemilu 2024 dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk kecuali ...

• tidak menggunakan hak pilihnya

• menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah

• memilih Pasangan Calon tertentu

• memilih dalam pemilihan Ketua Partai Politik Peserta Pemilu tertentu

Penyusunan daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip kecuali ...

• Proporsionalitas

• Integralitas wilayah

• Kohesivitas

• Kesetaraan

Pemilihan Umum diatur dalam Undang Undang Dasar NKRI tahun 1945 pada Pasal ...

• 20E

• 21E

• 22E

• 23E

Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 3 pada Pemilihan Umum 2024 adalah ...

• 6

• 7

• 8

• 9

Jumlah Kursi DPRD Provinsi untuk Dapil Kulon Progo adalah ...

• 5

• 6

• 7

• 8

Jumlah Kursi DPRD Provinsi untuk Dapil Kulon Progo adalah ...

• 5

• 6

• 7

• 8

Dapil Kulon Progo untuk DPRD Provinsi DI Yogyakarta masuk dalam dapil ...

• 2

• 3

• 4

• 5

Ketentuan pemilih untuk masuk Daftar Pemilih Khusus yaitu kecuali ...

• Tidak terdaftar di DPT di wilayah manapun

• KTP sesuai lokasi TPS

• Pemilih datang pada 1 jam sebelum ditutupnya waktu pemilihan.

• Terdaftar di DPT di wilayah lain

Pada UU no 7 tahun 2023, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan salah satunya yaitu ...

• Memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi

• Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan

• menyertakan paling sedikit 20% keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik tingkat pusat

• memiliki kepengurusan di 40% jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan