Berikut Dasar Hukum atau Pedoman terkini tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Program JKN, kecuali?

• Permenkes Nomor 16 Tahun 2019

• Permenkes Nomor 36 Tahun 2015

• Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020

• Surat Edaran Dirpatuhal BPJS Kesehatan Nomor 06 Tahun 2023

Pelaku Jenis Kecurangan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 yakni?

• Peserta, BPJS Kesehatan, Masyarakat Umum, Faskes/PPK, Penyedia Obat dan Alkes, dan Pemangku Kepentingan Lainnya

• Peserta, BPJS Kesehatan, Faskes/PPK, Penyedia Obat dan Alkes

• Peserta, BPJS Kesehatan, Faskes/PPK, Penyedia Obat dan Alkes, dan Pemangku Kepentingan Lainnya

• Peserta, BPJS Kesehatan, Faskes/PPK, dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Berikut Pelaku Kecurangan Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan 6 Tahun 2020 dan SE Dirpatuhal Nomor 06 Tahun 2023?

• Peserta, BPJS Kesehatan, Pemberi Pelayanan Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan Lainnya

• Peserta, BPJS Kesehatan, Masyarakat Umum, Fasilitas Kesehatan, Penyedia Obat dan Alat Kesehatan

• Peserta, Pegawai BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Penyedia Obat dan Alat Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan Lainnya

• Peserta, Pemberi Pelayanan Kesehatan, Penyedia Obat dan Alkes, dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Berikut dibawah ini definisi yang tepat dari Kecurangan (Fraud) pada Program JKN?

• Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN dalam SJSN melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN dalam SJSN yang tidak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN dalam SJSN yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN dalam SJSN melalui perbuatan curang yang tidak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Tim Pencegahan Kecurangan Program JKN BPJS Kesehatan Tingkat Cabang yang masih berlaku sampai saat ini?

• Peraturan Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga Nomor 308 Tahun 2023

• Peraturan Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga Nomor 38 Tahun 2023

• Keputusan Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga Nomor 308 Tahun 2023

• Surat Edaran Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga Nomor 38 Tahun 2023

Siapa yang berwenang menetapkan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota?

• Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

• Bupati / Wali Kota dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota

• Gubernur

• Menteri

Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Dinas Kesehatan Kab/Kota terdiri atas unsur?

• Dinkes Kab/Kota, BPJS Kesehatan, Asosiasi Faskes, Ormas, Unsur lain yang terkait

• Dinkes Kab/kota, BPJS Kesehatan, Organisasi Profesi, unsur lain yang terkait

• Dinkes Kab/kota, BPJS Kesehatan, Asosiasi Faskes, Organisasi Profesi

• Dinkes Kab/kota, BPJS Kesehatan, Asosiasi Faskes, Organisasi Profesi, Unsur lain yang terkait

Bentuk Sanksi Administratif yang dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinkes Provinsi, Kepala Dinkes Kab/Kota bagi setiap orang atau korporasi yang melakukan kecurangan (fraud) berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 adalah?

• Teguran Lisan; Teguran Tertulis; Perintah Pengembalian Kerugian Akibat Tindakan Fraud kepada Pihak Yang Dirugikan; Tambahan Denda Administratif, dan/atau Pencabutan Izin.

• Teguran Lisan; Teguran Tertulis; Perintah Pengembalian Kerugian Akibat Tindakan Fraud kepada Pihak Yang Dirugikan.

• Teguran Tertulis; Perintah Pengembalian Kerugian Akibat Tindakan Fraud kepada Pihak Yang Dirugikan; Tambahan Denda Administratif, dan/atau Pencabutan Izin

• Teguran Lisan; Teguran Tertulis; Perintah Pengembalian Kerugian Akibat Tindakan Fraud kepada Pihak Yang Dirugikan; Tambahan Denda Administratif.

Kategori Pelanggaran yang dikenakan kepada Pelaku Kecurangan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 adalah?

• Ringan; Berat.

• Ringan; Sedang; Berat.

• Ringan; Menengah; Berat.

• Sedang; Berat; Luar Biasa.

Berikut jenis sanksi administratif yang dapat diberikan kepada kategori pelanggaran ringan adalah?

• teguran lisan, atau teguran tertulis, dan/atau Perintah pengembalian kerugian akibat tindakan fraud kepada pihak yang dirugikan

• teguran lisan

• teguran tertulis

• Perintah pengembalian kerugian akibat tindakan fraud kepada pihak yang dirugikan