P123456

BAB I UUD 1945 adalah tentang

• BENTUK DAN KEDAULATAN

• MAJELIS PERMUSYAWARAN RAKYAT

• KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

• DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Bab II UUD 1945 adalah tentang:

• MAJELIS PERMUSYAWARAN RAKYAT

• PEMERINTAHAN DAERAH

• KEMENTERIAN NEGARA

• DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

BAB III UUD 1945 adalah tentang:

• KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

• PEMERINTAH DAERAH

• BENTUK DAN KEDAULATAN

• MAJELIS PERMUSYAWARAN RAKYAT

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik ada di UUD 1945 :

• Pasal 1 Ayat 1

• Pasal 1 Ayat 2

• Pasal 1 Ayat 3

• Pasal 2 Ayat 1

• Pasal 2 Ayat 2

Kedaluatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 :

• Pasal 3 Ayat 1

• Pasal 2 Ayat 2

• Pasal 1 Ayat 3

• Pasal 1 Ayat 2

• Pasal 1 Ayat 1

Isi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 :

• Negara Indonesia adalah negara hukum

• Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik

• Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar

• Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara

• Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945, MPR terdiri atas:

• Anggota DPR dan anggota DPD

• Anggota DPR dan anggota DPRD

• Anggota DPD dan anggota MA

• Anggota DPR, anggota DPD, anggota MA

• Anggota MA dan anggota MK

Isi Pasal 2 Ayat 2 UUD 1945 :

• Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik

• Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar

• Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara

• Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak

• Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 :

• Pasal 2 ayat 1

• Pasal 2 ayat 2

• Pasal 2 ayat 3

• Pasal 3 ayat 2

• Pasal 3 ayat 3

Isi Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 :

• Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

• Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara

• Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

• Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar

• Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden