Kebijakan Publik - Auditor Muda 0304 A

Menurut W.F. Baber ciri-ciri penting sektor publik yang membedakannya dari sektor swasta adalah...

• Lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih mendua (ambiguous), menghadapi lebih banyak problem dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya dan memanfaatkan lebih banyak orang orang yang memiliki motivasi sangat beragam

• Lebih sederhana dan mengemban tugas-tugas yang jelas, lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas dan lebih memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar

• Memanfaatkan lebih banyak orang orang dengan motivasi yang sama, melakukan aktivitas yang lebih banyak mengandung signifikansi simbolik dan lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas

• Mempunyai peluang yang lebih sedikit untuk merespon isu-isu keadilan kejujuran, harus beroperasi demi kepentingan publik dan harus mempertahankan level dukungan publik minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta

Kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Definisi kebijakan publik tersebut dikemukakan oleh....

• Chandler dan Plano

• Shiftz dan Russel

• William N Dunn

• Carl Friedrich

Di bawah ini yang merupakan karakteristik dari kebijakan publik adalah....

• Selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi tujuan, berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, bersifat negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu , dan didasarkan pada peraturan yang bersifat tidak mengikat

• Selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi tujuan, berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu, dan didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa

• Selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi tujuan, berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu, dan didasarkan pada peraturan yang bersifat tidak mengikat

• Selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi tujuan, berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan , dan didasarkan pada peraturan yang bersifat tidak mengikat

Pembangunan Infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus manusia dan barang seperti Jalan Tol, MRT dan LRT termasuk kebijakan.....

• Material Policy

• Private Goods Policy

• Regulatory Policy

• Substantive Policy

Aktor yang terlibat dalam semua tahap kebijakan karena berfungsi sebagai komunikator antara pemerintah dan masyarakat adalah….

• DPR

• Media Massa

• Partai Politik

• Birokrat

Salah satu unsur governance yang menciptakan interaksi sosial, ekonomi, dan politik adalah….

• State

• Privat Sector

• Society

• Participation

Prinsip tata kelola sektor publik, kecuali…

• Keterbukaan dan Transparansi

• Wawasan ke depan

• Desentralisasi

• Sentralisasi

Prinsip Good Governance yang semua kegiatan pemerintah didasarkan pada visi dan misi yang jelas disebut….

• Keterbukaan dan Transparansi

• Wawasan ke depan

• Desentralisasi

• Rule of Law

Dalam proses tata kelola, kabupaten sukasuka tidak pernah mempublikasikan anggaran dan tidak pernah menjelaskan dasar yang digunakan dalam penyusunan keputusan kebijakan. Hal ini tidak selaras dengan prinsip….

• Daya Tanggap

• Keterbukaan dan Transparansi

• Demokrasi

• Partisipasi Masyarakat

Dalam praktik tata kelola pemerintahan pada Kabupaten Solok menerapkan Duduk Basamo. Hal ini merupakan contoh penerapan prinsip good governance:

• Keterbukaan dan Transparansi

• Partisipasi Masyarakat

• Demokrasi

• Desentraslisasi