POST TEST - FGD TANAH TIMBUL

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang Tanah Timbul adalah :

• Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2004

• Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 128 Tahun 2015

• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004

• Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015

Istilah bahasa Belanda untuk Tanah Timbul adalah :

• aanslibbing

• afzetting

• aanwijzing

• aanstamping

Ada berapakah total delineasi lokasi indikasi tanah timbul di Provinsi DIY?

• 12

• 24

• 48

• 60

Tim Pelaksana inventarisasi data Tanah Timbul diketuai oleh :

• Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

• Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan

• Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota

• Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Berikut adalah tahapan Inventarisasi Tanah Timbul yang benar adalah :

• 1. 1. Survei pendahuluan;

  2. 2. Pengukuran;

  3. 3. Rapat pembahasan hasil pengolahan;

  4. 4. Penyusunan laporan.

• 1. 1. Survei pendahuluan;

  2. 2. Penyiapan peta kerja;

  3. 3. Pengukuran;

  4. 4. Pengolahan data dan pelaporan.

• 1. 1. Penyiapan peta kerja;

  2. 2. Pengumpulan data;

  3. 3. Rapat pembahasan hasil pengolahan & analisis data;

  4. 4. Penyusunan laporan.

• 1. 1. Penyuluhan;

  2. 2. Pengumpulan data fisik;

  3. 3. Pengumpulan data yuridis;

  4. 4. Pelaporan.

Kalurahan manakah yang menjadi lokasi inventarisasi Tanah Timbul di Kab. Kulon Progo tahun 2023?

• Jangkaran

• Banaran

• Sendangsari

• Plumbon

Penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul dalam rangka permohonan hak harus didahului dengan :

• Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)

• Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

• Permohonan Pengukuran untuk Mengetahui Luas

• Penetapan Lokasi dengan SK Kepala Kantor

Berikut pihak yang TIDAK DAPAT mengajukan permohonan penegasan status dan rekomendasi Tanah Timbul :

• WNI

• Instansi Pemerintah

• Badan Hukum

• Badan Usaha

Penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul oleh Kementerian ATR/BPN dapat digunakan untuk tujuan berikut, KECUALI :

• Permohonan Hak Tas Tanah

• Penetapan objek redistribusi tanah

• Dasar perolehan oleh Badan Bank Tanah

• Penetapan Tanah Terlantar