Pre Tes Pelatihan Tematik Penguatan Kapasitas BPD

Pengertian BUMDesa menurut PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, adalah?

• BUMDesa adalah usaha yang dikelola masyarakat desa untuk kepentingan sekelompok orang

• BUMDesa adalah bagian dari Badan Usaha Milik Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

• BUMDesa adalah gabungan usaha Pemerintah dan Pengusaha Desa

• BUMDesa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan atau bersama desa, guna mengelolah usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan invenstasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa

Sebelum, mendirikan BUM Desa, hendaknya desa mempertimbangkan beberapa hal,

sebagai berikut, kecuali

• Sumber daya Milik desa lain

• Potensi usaha ekonomi desa

• Sumberdaya alam di desa

• Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, dan Penyertaan

  modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang

  diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa

Strategi Peningkatan PADesa melalui pemanfaatan aset desa Terdapat empat strategi

pemanfaatan aset desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa, kecuali

• Sewa dan Pinjam pakai

• Kerjasama pemanfaatan

• Bangun guna serah atau bangun serah guna (BGS/BSG

• Jawaban a,b,c salah

Salah satu strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui penyertaan modal

pemerintah desa ke dalam BUMDesa. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah,

yang paling tepat

• Pemindah tanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak

  dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai

  modal Desa dalam BUMDesa

• Pembekuan Moda

• Penambahan moda

• Hutang dari pihak ketiga

Dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa, harus

melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya

• Pemerintah Desa sebagai Eksekutif sekaligus pengelola Keuangan Desa

  harus berhati-hati, disiplin mengikuti dan memahami semua aturan, harus

  transparan, akuntabel serta bertanggung jawab dalam menjalankan

  pemerintahannya

• BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawas yang

  mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa. Peran BPD dalam

  hal ini sangat penting terutama mencegah terjadinya tipikor. Pengendalian

  dan pengawasan yang baik akan "mengurangi kemungkinan tindakan

  kecurangan"

• Masyarakat Desa, dalam hal ini masyarakat selaku stakeholder harus

  mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa

• Semuanya benar

Dibawah ini adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa

• Tidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukan-nya/tidak sesuai spesifikas

• Pengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double counting

• Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan

• A, B dan C benar

Aparatur desa perlu memahami seluruh tahapan dan rangkaian penyusunan

RPJMDes. Untuk itu perlu diajarkan penerapan teknik persiapan penyusunan RPJM

desa. Hal-hal yang perlu disiapkan dan disampikan kepada peserta pelatihan, antara

lain:

• Perangkat pembelajaran perencanaan pembangunan desa disiapkan sesuai

  dengan rencana dan silabus pelatihan

• Konsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan

  pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatif;

• Kerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskan;

• Kerangka dasar penyusunan keuangan Desa

Pengkajian keadaan desa adalah hal penting dalam tahapan penyusunan RPJMDes.

Dalam melakukan pengkajian keadaan desa, hal-hal yang harus diketahui dan

dilakukan, antara lain

• Mencari data ke kantor statistic kabupaten

• Mempelajari RPJMDes desa lain

• Teknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk

  pemahaman praktis yang mudah diterapkan

• Memperkenal model analisi masalah dengan metode statistic

Penguasaan Aparatur Desa terhadap materi Kerangka Dasar RKP dan DU- RKP

sangat penting. Untuk itu, pelatih harus mampu penjelaskan secara lengkap kerangka

dasar tersebut, antara lain:

• Peran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan

  desa dijelaskan;

• Kerangka RKP tidak perlu dijelaskan untuk memberikan rujukan alur pikir dalam

  penyusunan RKP dan DU-RKP Desa

• Anggaran penyusunan RKP Desa dijelaskan

• RKP dan DUR-KP Desa disusun oleh Kepala Desa dan BPD.

Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Hal-

hal yang perlu dijelaskan dalam proses penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah

pembangunan Desa adalah sebagai berikut, kecuali:

• Peran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan

  unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

  dijelaskan

• Pemahaman peserta dalam membahas dan menyepakati rancangan RKP

  Desa dan DU RKP Desa dielaborasi.

• Pemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan

  Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa dielaborasi.

• Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk

  membangun kemampuan menghasilkan kesepakatan para pihak