KUIS BPKAD 2

Penerimaan Pinjaman Daerah dapat bersumber dari, kecuali:

• Masyarakat

• Lembaga Sosial

• Lembaga Keuangan

• Pemerintah Daerah Lain

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas:

• Dana Alokasi Umum (DAU)

• Dana Alokasi Khusus (DAK)

• Pinjaman Daerah

• Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk

  pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan

  perundang-undangan

Pendapatan Daerah terdiri atas, kecuali:

• Pendapatan asli daerah

• Pendapatan transfer

• Penerimaan negara bukan pajak

• Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas, kecuali:

• Belanja operasi

• Belanja modal

• Belanja lain-lain

• Belanja tidak terduga

Pejabat Perangkat Daerah yang mendapat pelimpahan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain, kecuali:

• Sekretaris daerah

• Kepala subbagian keuangan

• Kepala SKPKD

• Kepala SKPD

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

• Memimpin TAPD

• Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD

• Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

• Melaksanakan fungsi BUD

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk, kecuali:

• Penyertaan Modal Daerah

• Belanja barang / jasa

• pembentukan Dana Cadangan

• Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan, kecuali:

• Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

• TAPD

• SAPD

• BAS untuk Daerah

Dasar hukum pengelolaan barang milik daerah adalah:

• PP 28 Tahun 2020

• PP 12 Tahun 2019

• PP 35 Tahun 2021

• PP 55 Tahun 2022

Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan, kecuali:

• pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD

• pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM

• pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D

• pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPT