UTS Mata Kuliah Hukum Acara MK

Berikut adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, kecuali…

• Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

• Memutus pembubaran partai politik

• Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang

Berikut adalah Pemohon yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, kecuali…

• Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kolompok orang yang memiliki kepentingan yang sama

• Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang

• Badan hukum publik atau privat

• Perorangan warga negara asing yang tinggal dan bermukim di Indonesia

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi sekurang-kurangnya harus memuat sebagai berikut, kecuali…

• Nama dan alamat pemohon

• Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan

• Hal-hal yang diminta untuk diputus

• Permohonan kontra memori banding

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal standing sebagai berikut, kecuali…

• Adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Hak/kewenangan konstitusional permohonan tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji

• Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi

• Tidak adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji

BRPK adalah singkatan dari…

• Buku Rancangan Perkara Konstitusi

• Buku Rencana Perkara Konstitusi

• Buku Risalah Perkara Konstitusi

• Buku Registrasi Perkara Konstitusi

Pembuktian dalam "teori affirmatif" berarti…

• Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak termohon

• Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak majelis hakim

• Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak pemerintah

• Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu

Pembuktian dalam "teori kepatutan" berarti…

• Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih berat untuk membuktikannya

• Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang terzalimi

• Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang sabar menanti akan hadirnya keadilan

• Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya

Untuk memutus perkara konstitusi harus didasarkan pada sekurang-kurangnya…

• Satu alat bukti

• Tiga alat bukti

• Empat alat bukti

• Dua alat bukti

Ketentuan mengenai pembuktian "bebas yang terbatas" dapat dijumpai dalam PMK yang mengatur pedoman beracara menyatakan sebagai berikut, kecuali…

• Pembuktian dibebankan kepada pemohon

• Apabila dipandang perlu, hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada presiden/pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait

• Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya

• Pembuktian dibebankan kepada majelis hakim

Alat bukti tidak dapat disahkan oleh hakim apabila…

• Alat bukti diperoleh sesuai dengan aturan hukum

• Alat bukti yang dimohonkan oleh pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan

• Alat bukti yang dimohonkan oleh termohon sesuai dengan aturan hukum

• Alat bukti yang diperoleh dengan cara bertentangan dengan hukum