EVALUASI KONDISI POLITIK ORDE BARU

Hakekat dari pemberian supersemar oleh presiden Soeharto adalah...

• mengadakan perombakan kabinet dwikora

• mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka menegakan stabilitas keamanan dan berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

• menggantikan kedudukan presiden Soekarno

• menyelidiki pembunuhan terhadap jendral-jendral Angkatan Darat

Lahirnya Orde Bartu diawali dengan keluarnya . . . .

• TAP MPRS No IX/1966

• Mundurnya Sukarno dari Presiden

• Surat Perintah Sebelas Maret

• TAP MPRS No XXV/1966

Pada Masa Orde Baru pelaksanaan negara banyak di dominasi oleh ABRI Melalui program Dwi fungsi ABRI. Kondisi yang bukan merupakan akibat dari pelaksanaan dwi fungsi adalah....

• Jabatan dipemerintahan banyak diduduki oleh ABRI

• ABRI bersama-sama Korpri menjadi tulang punggung yang mendukung keberadaan Golkar

• Stabilitas Keamanan lebih terjamin

• ABRI hanya berperan sebagai stabilisator saja

Kebijakan politik pemerintah Orde Baru yang bertujuan untuk memasyarakatkan Pancasila adalah ...

(a)  

Pengelompokkan dan kemudian penyederhanaan partai-partai politik selama kurun waktu 1968-1970 dapat dipandang sebagai upaya Orde Baru untuk

• Mengikis habis kekuatan politik Orde Lama

• Meredam kelompok-kelompok kritis dalam partai politik

• Menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

• Meniadakan kekuatan-kekuatan politik yang dapat menjadi oposisi Orde Baru

• Menyederhanakan partai politik untuk menciptakan stabilitas politik dan menyamakan ideologi pancasila

Penyederhanaan partai politik juga terjadi dimasa Orde Baru dimana partai politik hanya dibagi menjadi 3 yaitu Partai Golongan Karya, Partai persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai ...

(a)  

Presiden Soeharto menjadi satu-satunya presiden Indonesia dengan masa jabatan paling lama, yakni ... tahun

(a)  

Bagaimana langkah yang diambil oleh pemerintah Orde Baru dalam upaya memperkuat kekuasaannya pada aspek politik?

Hubungan kedua peristiwa yang terjadi pada masa Orde Lama tersebut adalah ....

• Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena menilai PBB lamban mengatasi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia mengenai masalah perbatasan sabah dan serawak

• Masalah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia tidak mendapat tanggapan dalam sidang PBB sehingga mendorong Indonesia memutuskan keluar dari PBB

• Indonesia memutuskan keluar dari PBB dengan tujuan menarik perhatian dunia terhadap masalah Konfrontasi Malaysia dengan Indonesia yang telah berlangsung berlarut larut

• PBB lebih condong memihak Malaysia dalam masalah perebutan wilayah perbatasan di Kepulauan Sipadan dan Ligitan yang memicu  konfrontasi Indonesia dengan Malaysia , sehingga hal tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB

• Indonesia memutuskan keluar dari PBB ketika sedang berkonfrontasi dengan Malaysia dan pada saat yang sama Malaysia diangkat menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB

Untuk menghindari multi tafsir terhadap Pancasila maka pemerintah membentuk panitia perumus yang dikenal dengan uraian Pancasila. Hasil rumusannya dikenal dengan Eka Prasetya Panca Karsa dan ditetapkan MPR melalui TAP MPR/MPR/1978 yang dikenal sebagai .…

• Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

• Garis-Garis Besar Haluan Negara

• Penghayatan Pancasila rakyat Indonesia

• Pedoman Penafsiran dan Pengamalan Pancasila

• Pedoman rakyat berjiwa Pancasilais