ppap

BPR wajib memiliki dan menerapkan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara tertulis mengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB). Kebijakan perkreditan wajib disetujui oleh .....

• OJK

• Pemegang Saham

• Dewan Komisaris

• Direksi

Prosedur perkreditan wajib disetujui oleh ......

• OJK

• Pemegang Saham

• Dewan Komisaris

• Direksi

Setiap perubahan kebijakan perkreditan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat .....

• 10 hari kerja sejak terjadi perubahan

• 30 hari kerja sejak terjadi perubahan

• 30 hari sejak terjadi perubahan

• 60 hari sejak terjadi perubahan

BPR wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset Produktif. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit terdiri dari, kecuali ....

• Lancar

• Dalam Perhatian Khusus

• Tidak Lancar

• Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain dikategorikan .........

• Dalam Perhatian Khusus

• Kurang Lancar

• Diragukan

• Macet

PPAP umum ditetapkan paling sedikit sebesar ......

• 0,5%

• 3%

• 10%

• 100%

PPAP ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas .............. setelah dikurangi dengan nilai agunan

• Dalam perhatian khusus

• kurang lancar

• diragukan

• macet

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan adalah paling tinggi sebesar ........

• 50%

• 60%

• 80%

• 100%

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Kredit yang telah macet selama 3 tahun dgn agunan berupa bangunan diikat APHT sebesar .....

• 80%

• 60%

• 50%

• 40%

Agunan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP, kecuali ...................

• tidak dilakukan penilaian oleh BPR

• debitur meninggal dunia

• tidak dapat diketahui keberadaannya

• tidak dapat dieksekusi