Apa yang dimaksud dengan Disaster Recovery Plan atau DRP

• Perencanaan dalam melarikan diri bila terjadi bencana di tempat bekerja

• Perencanaan terperinci mengenai cara menanggapi insiden yang tidak direncanakan dan dapat menganggu operasional bisnis.

• Perencanaan dalam menyelamatkan asset perusahaan dari bencana di tempat bekerja

• Perencanaan membuat anggaran perusahaan bilamana terjadi bencana di tempat bekerja

• Perencanaan memelihara nasabah bilamana terjadi bencana di tempat bekerja

Dalam membuat Disaster Recovery Plan atau DRP maka diperlukan analisis risiko.  Apa tahapan dari analisis risiko tersebut ?

• Membuat perkiraaan biaya yang diperlukan, hingga bagaimana cara mengurangi dampaknya

• Menentukan bagaimana penanganan ketika berbagai aspek jaringan hilang, siapa yang mengatur perbaikan atau rekonstruksi, serta bagaimana proses pemulihan data terjadi.

• Memastikan bahwa semua anggota mengetahui perannya dan memvalidasi bahwa semua bagian berfungsi sebagaimana mestinya.

• Memverifikasi bahwa semuanya kembali normal setelah perbaikan dan pemulihan data dilakukan.

• Membuat daftar kemungkinan risiko yang mengancam pengoperasian sistem dan prediksi seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi.

Undang-Undang No. 27 tahun 2022 mengatur mengenai apa ?

• Undang-undang yang mengatur mengenai Gratifikasi

• Undang-undang yang mengatur mengenai Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

• Undang-undang yang mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi (PDP)

• Undang-undang yang mengatur mengenai Good Corporate Governance (GCG)

• Undang-undang yang mengatur mengenai Business Continuity Management (BCM)

Dalam UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), setidaknya ada 10 ketentuan yang mengatur aturan turunan yang diberlakukan dalam bentukan aturan pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan beberapa pasal yang memang nantinya dapat masuk ke aturan pelaksanaan PDP yang mengatur hal-hal dibawah ini, KECUALI :

• Pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis

• Pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi

• Hak subjek data pribadi untuk menggunakan dan mengirimkan data pribadi

• Pelaksanan pemrosesan data pribadi

• Tata cara menghindari sanksi

Data Pribadi yang bersifat umum meliput di bawah ini, KECUALI i:

• nama lengkap

• jenis kelamin

• data biometric

• agama

• status perkawinan

Dalam whistle blowing system, siapa saja yang boleh melaporkannya?

• Seluruh karyawan dan Manajemen

• Direksi

• Pejabat level Kepala Divisi

• Komisaris

• Kepala Bagian/Seksi

Salah satu tujuan Pedoman Whistleblowing System  adalah sebagai berikut:

• Sebagai upaya menegakkan keadilan di lingkungan kerja

• Sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai pelanggaran terhadap peraturan internal

• Salah satu upaya untuk menjatuhkan rekan kerja di perusahaan

• Mendorong terbentuknya saling menghasut dan kebencian di lingkungan perusahaan

• Menghindari kebocoran atau kerahasiaan di dalam perusahaan

Dalam upaya penanganan adanya whistle blowing maka terdapat Prosedur Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang dikoordinir oleh KP5 (Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku). Salah satu tugas dari KP5 adalah

• melakukan sosialisasi kebijakan ini minimal setahun sekali, baik kepada pegawai dan stakeholder dengan menggunakan media

• tidak menjamin kerahasiaan pelapor

• tidak memperdulikan aduan

• menyampaikan pelaporan kepada karyawan

• memutuskan bahwa pihak terlapor adalah bersalah

Jika seseorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya dan membocorkannya kepada masyarakat, karena dianggap merugikan masyarakat luas maka disebut :

• Whistle blowing internal

• Whistle blowing eksternal

• Whistle blowing kecurangan

• Whistle blowing khusus

• Whistle blowing public

Manfaat Enterprise Risk Management (ERM) bagi perusahaan, KECUALI : 

• mencatat adanya peningkatan fokus pada risiko di tingkat senior dalam sebuah bisnis sehingga tercipta diskusi tentang manajemen risiko.

• mendukung pelaporan dan analisis risiko yang lebih baik. Hasil analisis bakal menghasilkan laporan dan data yang dapat digunakan direktur dan eksekutif dalam membuat keputusan mitigasi risiko yang lebih baik.

• membantu mendeteksi risiko potensial dan memberikan peringatan dini.

• meningkatkan kerangka kerja dan alat yang digunakan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko secara konsisten.

• data ERM tidak melibatkan identifikasi dan pemantauan, pengendalian dan upaya mitigasi di seluruh perusahaan.