UTS KEKUASAAN KEHAKIMAN

UTS KEKUASAAN KEHAKIMAN

University

20 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Manajemen Kredit

Manajemen Kredit

University

20 Qs

Seberapa BCA-nya Kamu?

Seberapa BCA-nya Kamu?

University

20 Qs

Keluarga Geografi

Keluarga Geografi

University

20 Qs

ULANGAN IPS KELAS 6 T1 KD 3.1

ULANGAN IPS KELAS 6 T1 KD 3.1

12th Grade - University

15 Qs

Quiz Akuntansi

Quiz Akuntansi

1st Grade - University

17 Qs

Antropometri

Antropometri

University

15 Qs

Seberapa kenal kamu dengan GENB?

Seberapa kenal kamu dengan GENB?

KG - University

20 Qs

UAS Dinamika Kelompok

UAS Dinamika Kelompok

University

20 Qs

UTS KEKUASAAN KEHAKIMAN

UTS KEKUASAAN KEHAKIMAN

Assessment

Quiz

Other

University

Practice Problem

Hard

Created by

learn fun

Used 23+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Berikut buku John Locke yang benar adalah…

One Treaties on Civil Government

Two Treaties on Civil Government

Three Treaties on Civil Government

Four Treaties on Civil Government

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Berikut tiga cabang kekuasaan negara menurut Montesquieu, kecuali…

Legislatif

Eksekutif

Yudikatif

Federatif

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah..

Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif

Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif

Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif dengan prinsip check and balances.

Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pembagian kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Media Image

Foto di atas adalah Ketua Mahkamah Agung RI saat ini yang bernama...

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

Dr. H. La Syarifuddin, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Nur Arifuddin, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Syahruddin, S.H., M.H.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

“ Segala campur tangan, bagaimanapun juga oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang”, merupakan bunyi ayat pada pasal…

Pasal 145 ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal 147 ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal 148 ayat (1) Konstitusi RIS

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Berikut adalah isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecuali…

Menetapkan pembubaran Konstituante

Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi

Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

Membentuk Mahkamah Agung Sementara

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang benar di bawah ini adalah…

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 49 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?