UTS Pendidikan Pancasila PSPD 2023/2024

Setara Institute: Pancasila Sering Dikalahkan dalam Kasus Intoleransi

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan merefleksikan nilai-nilai Pancasila sering kali dikalahkan dalam berbagai kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. "Pancasila sering dikalahkan dalam berbagai kasus intoleransi dan secara umum pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB)," kata Halili dalam keterangannya, Kamis (1/6).

Halili mengatakan kasus intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tak hanya itu, pemenuhan hak asasi manusia juga masih berada pada situasi belum ideal. Halili mencatat sepanjang Mei 2023 terjadi beberapa peristiwa intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia. Misalnya, aksi pembubaran ibadah yang dilakukan kelompok masyarakat terhadap jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai, pembubaran ibadah di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru, Riau, pembubaran aktivitas pendidikan Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Desa Cilame, Bandung Barat, Jawa Barat

Kemudian terdapat kasus pembakaran Balai pengajian milik Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen pada Selasa (30/5) lalu. "Dalam berbagai peristiwa intoleransi dan pelanggaran KBB, nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kesatu, lebih sering dikalahkan dan dikorbankan justru oleh aparatur negara sendiri," kata dia. Halili juga menyinggung hasil riset Setara Institute menunjukkan intoleransi remaja berbasis sekolah menengah atas semakin meningkat. Survei Setara Institute di lima kota terpilih pada Januari-Februari 2023 menunjukkan jumlah pelajar intoleran aktif di SMA sederajat meningkat menjadi 5 persen. Angka ini alami peningkatan ketimbang hasil survei isu sama pada 2016 lalu 2,4 persen.

"Sementara yang terpapar ekstremisme kekerasan juga meningkat dari 0,3 persen pada survei 2016, menjadi 0,6 persen pada survei tahun 2023," kata dia. Ia lantas mengecam keras terjadinya berbagai peristiwa intoleransi dan pelanggaran KBB yang terjadi selama ini. Terlebih ada dugaan proses pembiaran yang dilakukan oleh negara atas kasus tersebut. Baginya, pelbagai kasus itu dapat dicegah serta diselesaikan dengan baik jika pemerintah mengambil proaktif dan tidak tunduk kepada tekanan kelompok-kelompok intoleran. "Meningkatnya level intoleransi dan keterpaparan ekstremisme kekerasan generasi muda, dalam pandangan SETARA Institute, menunjukkan masih rendahnya kinerja pembumian dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila," kata Halili.

Referensi: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230601230615-20-956807/setara-institute-pancasila-sering-dikalahkan-dalam-kasus-intoleransi.

Soal:

1. Mengapa terdapat kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia dengan realitas kasus intoleransi yang sering kali mengalahkannya? Analisislah faktor-faktor yang menyebabkan konflik ini dan bagaimana hal tersebut mencerminkan pemahaman yang berbeda terhadap hakikat Pancasila.

2. Jelaskan bagaimana tindakan intoleransi dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi. Apakah implementasi Pancasila dapat membantu mengatasi atau mencegah kasus intoleransi di masyarakat?

3. Bagaimana masyarakat Indonesia dapat bekerja sama untuk membangun kesadaran akan hakikat Pancasila dan mengatasi konflik intoleransi? Tuliskan strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna mengatasi tantangan intoleransi

Menilik Pembentukan Petrus, Penembakan Misterius pada Era Orde Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Rezim Orde Baru punya catatan berbagai kisah kelam mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh Rezim Orde Baru, antara lain Kasus Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, dan Kasus Kerusuhan Mei 1998. Kasus Petrus menjadi salah tindakan pelanggaran HAM Era Orde Baru yang banyak pula mendapat atensi di masa itu. Petrus diperkirakan bermula pada 1983 di berbagai daerah di Yogyakarta. Orang-orang yang dicurigai sebagai gabungan anak liar (gali) dan preman ditemukan tewas di pinggir jalan. Di tubuh mereka, tiga lubang peluru ditemukan menganga, sementara beberapa korban lain ditemukan dengan luka cekik di leher mereka. Selain itu, uang Rp 10 ribu biasanya juga ditemukan di atas mayat-mayat korban petrus sebagai biaya penguburan.

Praktik Petrus tidak bisa dilepaskan dari kebijakan penguasa Rezim Orde Baru. Presiden Soeharto, dalam otobiografinya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, menjelaskan bahwa Petrus merupakan metode pendisiplinan kejahatan yang efektif. Sebab, sebagaimana dijelaskan oleh Presiden Soeharto, Petrus membawa efek jera yang sangat nyata bagi para pelaku kejahatan. Para korban Petrus sengaja dibiarkan tergeletak di tengah jalan sebagai shock therapy bagi para pelaku kejahatan. Dilansir dari repositori.unsil.ac.id, para pelaku Petrus bertindak di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Sudomo, yang berada di bawah komando Presiden Soeharto. Petrus hadir berangkat dari maraknya tindak kejahatan atau kriminalitas di kawasan pinggiran kota besar dan sudut-sudut kota kecil di Indonesia. Para gali yang kerap melakukan pemerasan dan perampokan sehingga meresahkan masyarakat. Namun, David Bourchier dalam Crime, Law, and State Authority in Indonesia, menyebutkan bahwa permasalahan munculnya preman dan gali di pinggiran kota merupakan kesalahan Rezim Orde Baru itu sendiri. Sistem ekonomi dan tata kelola finansial yang buruk membuat Rezim Orde Baru terjebak dalam krisis ekonomi. Akibatnya, banyak masyarakat terjebak dalam kemiskinan yang kemudian membuat mereka melihat bahwa kejahatan merupakan jalan satu-satunya untuk keluar—atau sekadar bertahan—di tengah gempuran kemiskinan.

Soal

1. Kaji lebih lanjut tentang Pembentukan Petrus pada era Orde Baru dan identifikasi potensi pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam tindakan tersebut. Bagaimana tindakan seperti ini mempengaruhi prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, yang merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila?

2. Temukan dan analisis hubungan antara kebijakan pembentukan Petrus dan gagasan tentang keadilan sosial, salah satu pilar Pancasila. Apakah kebijakan tersebut membawa keadilan sosial sesuai dengan visi Pancasila, ataukah justru melanggar hak asasi manusia dan menciptakan ketimpangan sosial?

3. Bagaimana pandangan internasional terhadap Pembentukan Petrus dan dampaknya terhadap citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila? Apakah tindakan seperti ini mempengaruhi persepsi global terhadap komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan?

Hari Ini dalam Sejarah: Bom Bunuh Diri Meledak di 3 Gereja Surabaya, 14 Orang Tewas

KOMPAS.com - Bom bunuh diri meledak di tiga gereja di Kota Surabaya, Jawa Timur pada 13 Mei 2018 lalu.

Ketiga gereja tersebut adalah Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuno, Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro. Aksi bom bunuh diri tiga gereja di Surabaya dilakukan oleh oleh enam pelaku yang masih satu keluarga. Pihak kepolisian menyebutkan, mereka terafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).

Kronologi ledakan bom bunuh diri

Dilansir dari Kompas.com, rentetan aksi teror tiga gereja di Surabaya diawali dari ledakan bom bunuh diri di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara. Bom bunuh diri pertama meledak sekitar pukul 07.30 WIB yang disusul ledakan kedua di GPPS di Jalan Arjuno dan ledakan ketiga di GKI di Jalan Diponegoro. Pada saat itu, Wakapolrestabes Surabaya AKBP Benny Pramono mengatakan, pelaku bom bunuh diri di salah satu gereja di Surabaya merupakan seorang ibu yang membawa dua anaknya.

Sebelum bom meledak, mereka berusaha masuk ke ruang kebaktian namun dihalau oleh petugas keamanan di pintu masuk GKI di Jalan Diponegoro. Bom akhirnya meledak yang menyebabkan seorang wanita dan dua anak tewas di lokasi kejadian.

Pelaku bom bunuh diri terafilisasi JAD

Jenderal Tito Karnavian yang pada saat itu masih menjabat Kapolri mengatakan, pelaku bom bunuh diri tiga gereja di Surabaya tergabung dalam JAT pimpinan Aman Abdurrahman. Aman sendiri pada saat itu masih mendekam di Mako Brimob karena mendalangi bom Thamrin tahun 2016. Tak hanya itu, pelaku bom bunuh diri tiga gereja di Surabaya juga terafiliasi dengan JAD di Surabaya.

Tito menyampaikan, otak dari aksi teror tersebut adalah Dita Oepriyanto selaku Ketua JAD Surabaya. Disebutkan JAD dan JAT merupakan jaringan yang masih terafiliasi dengan ISIS internasional. Diberitakan Kompas.id, pelaku bom bunuh diri tiga gereja di Surabaya dilakukan oleh sepasang suami istri bersama 4 anaknya. Mereka adalah Dita Oepriyanto (48), Puji Kuswati (43), PR (9), FS (12), YF (18), dan FH (16).

Soal:

1. Teliti bagaimana serangan bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya berkaitan dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Apa nilai-nilai Pancasila yang bisa diidentifikasi dalam penanganan kasus ini dan bagaimana implementasinya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di masyarakat?

2. Jelaskan implikasi dari serangan bom bunuh diri terhadap prinsip Bhinneka Tunggal Ika (persatuan dalam keberagaman) dalam ideologi Pancasila. Bagaimana kasus ini mempengaruhi stabilitas dan toleransi antaragama di Indonesia?

3. Bagaimana sejarah dan perkembangan ideologi radikalisme yang terkait dengan serangan bom bunuh diri di Surabaya berkontras dengan nilai-nilai Pancasila? Sajikan argumen yang membandingkan antara pandangan ideologis ekstrem dengan prinsip Pancasila, dan implikasinya terhadap keamanan dan persatuan nasional.

Anarkisme sebagai Tantangan Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat

Salah satu unsur mutlak berdirinya sebuah negara adalah unsur rakyat atau masyarakat. Rakyat Indonesia diberi kebebasan dalam berpendapat, namun jika penyampaiannya diikuti dengan aksi anarkis dan kekerasan maka ini adalah sebuah pelanggaran. Contohnya adalah kasus perusakan fasilitas kampus oleh dua orang mahasiswa yang terjadi di Madura, Jawa Timur pada bulan Agustus lalu. Dua mahasiswa ini berdemo menuntut penurunan UKT. Dua mahasiswa tersebut melakukan tindak anarkis seperti membakar pos satpam, memecahkan kaca gedung, dan membakar ban di setiap titik-titik fakultas. Kasus ini menunjukkan adanya tantangan terhadap pancasila dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat di lingkup pendidikan. Kasus ini menunjukkan kebebasan manusia yang tidak disertai dengan rasa tanggung jawab sehingga terjadi tindakan anarkis dan banyak sekali fasilitas umum yang rusak akibat menjadi sasaran masyarakat ketika melakukan aksi demonstrasi. Kasus ini melanggar Pancasila sila keempat, karena seharusnya menyampaikan pendapat dilakukan secara musyawarah bukan melalui kekerasan.

Referensi:

Ristekdikti. (2016). Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: Pendidikan Pancasila. Jakarta, Indonesia. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan.

Dua Mahasiswa Jadi Tersangka Pembakaran Fasilitas IAIN Madura.https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210803165435-12-675870/dua-mahasiswa-jadi-tersangka-pembakaran-fasilitas-iain-madura . Diakses pada Senin, 13 September 2021.

Soal:

1. Analisislah faktor-faktor sosial, politik, atau ekonomi yang mungkin menjadi pemicu atau latar belakang dari tindakan pembakaran fasilitas IAIN Madura oleh dua mahasiswa. Bagaimana tindakan ini merefleksikan ketegangan atau konflik di masyarakat?

2. Jelaskan implikasi dari kasus pembakaran fasilitas IAIN Madura terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi mahasiswa di Indonesia. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dinamika kehidupan kampus dan peran mahasiswa dalam masyarakat?

3. Apakah tindakan pembakaran fasilitas IAIN Madura dapat dihubungkan dengan isu radikalisme atau ekstremisme di kalangan mahasiswa? Jelaskan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi citra perguruan tinggi dan bagaimana pencegahan terhadap radikalisme di kalangan mahasiswa dapat ditingkatkan.

Nepotisme dan Korupsi sebagai Tantangan Pancasila dalam Kehidupan Pemerintahan

Sebuah negara terbentuk dan berdiri karena adanya unsur pemerintah yang berdaulat. Pemerintahan di negara Indonesia dibagi menjadi dua yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan pusat maupun daerah pastinya terdapat para pejabat yang mengemban tugas untuk kepentingan rakyatnya. Dalam kehidupan pemerintahan sendiri, Pancasila hadir sebagai petunjuk bagi para pejabat publik agar tidak terjadi penyelewengan dalam menjalankan tugasnya. Namun penyelewengan tugas masih sering terjadi di negara Indonesia. Seperti salah satu kasus yang terjadi tahun lalu yaitu kasus nepotisme yang dilakukan oleh Bupati Kutai Timur, Ismunandar beserta isterinya Encek UR Firgasih yang menjabat sebagai DPRD Kutai Timur. Firli Bahuri selaku ketua KPK mengatakan bahwa nepotisme adalah langkah awal terjadinya tindak kejahatan korupsi. Firli Bahuri juga menambahkan bahwa kasus korupsi seperti ini diduga tidak bisa terelakkan jika kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga. Dalam penangkapannya saat itu disita uang sejumlah Rp 170 juta dan juga tabungan dengan saldo sebesar Rp 4,8 miliar. Encek juga diduga menerima uang sebesar Rp 200 juta. Ini adalah bukti nyata bahwa masih terdapat pejabat yang sengaja melakukan nepotisme untuk mendapatkan kekayaan untuk keluarganya sendiri. Ini juga menjadi tantangan nyata bagi Pancasila, bagaimana Pancasila harus tetap menjadi dasar bagi para pejabat dalam melaksakan tugas dan kewajibannya. Dari kasus Bupati Kutai Timur dan isterinya menunjukkan adanya pelanggran pada nilai pancasila sila kedua dan kelima.

Referensi :

Ristekdikti. (2016). Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: Pendidikan Pancasila. Jakarta, Indonesia. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan.

Kasus Suap Kutai Timur Contoh Nyata Nepotisme Korupsi. https://news.detik.com/berita/d-5082659/ketua-kpk-kasus-suap-kutai-timur-contoh-nyata-nepotisme-sebabkan-korupsi. Diakses pada Senin, 13 September 2021.

Soal

1. Analisislah secara mendalam bagaimana kasus suap Kutai Timur yang melibatkan Ketua KPK menjadi contoh nyata terkait dengan fenomena nepotisme dan dampaknya terhadap penanganan korupsi di Indonesia.

2. Jelaskan peran sistem hukum dan penegakan hukum dalam mencegah dan mengatasi korupsi yang berasal dari praktik nepotisme seperti yang terjadi dalam kasus suap Kutai Timur.

3. Bagaimana pandangan Anda terkait upaya yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga anti-korupsi untuk mencegah kasus korupsi yang diawali dari praktek nepotisme, dengan kasus suap Kutai Timur sebagai latar belakang?