PRODUK DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN

Hierarki perundangan saat ini diatur dalam ... .

• TAP MPR NO.XX/MPRS/1966

• TAP MPR NO.III/MPR/2000

• UU No.10 Tahun 2003

• UU No.12 Tahun 2011

• UU No.10 Tahun 2014

Level pemerintah paling rendah yang berwenang mengeluarkan perundangan dalam bentuk dan hierarki perundangan di Indonesia ialah, pemerintahan ... .

• Kabupaten dan Kota

• Kabupaten dan Kecamatan

• Kota dan Kecamatan

• Kecamatan dan Desa

• Desa dan Kelurahan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia pada dasarnya dibagi dua yakni ... .

• jenis dan hierarki dan selain jenis dan hierarki

• bentuk dan jenis dan selain bentuk dan jenis

• perundangan pusat dan perundangan daerah

• perundangan di bawah UUD dan peraturan di atas UUD

• peraturan bentukan Parlemen dan Peraturan bentukan Presiden

Jenis perundangan berikut ialah produk lembaga-lembaga di pusat pemerintahan, kecuali ... .

• Undang-Undang

• Perppu

• Peraturan Pemerintah

• Perpres

• Perkot

Yang masuk kategori Grund Norm pada piramida tata urutan perundang-undangan di atas ialah ... .

• UUD 1945

• TAP MPR

• UU/Perppu

• PP

• Perda

Aturan di bawah ini dibentuk oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, yakni ... .

• Undang-Undang

• Perppu

• Peraturan Pemerintah

• Perpres

• Perkot

Urutkanlah tahapan penyusunan sebuah peraturan perundangan ini menjadi tahapan yang sesuai menurut Undang-undang tentang penyusunan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 !

1. 1. Pengundangan

2. 2. Penyusunan

3. 3. Perencanaan

4. 4. Pembahasan

5. 5. Pengesahan/Penetapan

• 1 - 2 - 3 - 4 - 5

• 2 - 3 - 1 - 4 - 5

• 3 - 1 - 2 - 5 - 4

• 3 - 2 - 4 - 5 - 1

• 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Perhatikan peraturan perundang-undangan di bawah ini !

1).Undang-undang

2). Peraturan Kota

3) Peraturan Presiden

4). Peraturan Pemerintah

5). Peraturan Provinsi

Peraturan perundangan yang selalu dibentuk bersama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif ialah ... .

• 1 ) , 2 ) dan 3 )

• 1 ) 2 ) dan 5 )

• 1 ) 3 ) dan 5 )

• 2 ) 3 ) dan 5 )

• 3 ) 4 ) dan 5 )

Masyarakat dapat memberi masukan atas proses pembentukan sebuah aturan undang-undang dengan cara di bawah ini, kecuali ... .

• Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDU )

• Kunjungan Kerja

• Seminar

• Demonstrasi Massa

• Lokakarya/Diskusi

Berikut muatan atau isi sebuah peraturan daerah kota, kecuali ... .

• penataan pedagang kakilima

• pengaturan lalu lintas

• penataan pemeliharaan sarang burung walet

• batas laut dengan negara tetangga

• penataan sarana kesehatan warga