SOAL AJA

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH merupakan Penyelenggara Negara yang

menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi,

kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya menurut pasal?

• PASAL 1

  ANGKA 1 UU NO. 27 TAHUN 1999

• PASAL 1

  ANGKA 2 UU NO. 27 TAHUN 1999

• PASAL 1

  ANGKA 1 UU NO. 28 TAHUN 1999

• PASAL 1

  ANGKA 2 UU NO. 28 TAHUN 1999

Mengacu pada asas apa saja yang harus dilakukan

oleh penyelenggara negara agar menjadi

penyelenggara negara yang bersih,

menurut Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999 ?

• Kepastian Hukum

• Tertib Penyelenggaraan Negara

• Proporsionalitas

• Semua Benar

Asas Tertib Penyelenggara Negara : Asas yang menjadi (a)   keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara

Jodohkan berikut ini

• Asas Akuntabilitas

• Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

• Asas Profesionalitas

• Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara

• Asas Kepentingan Umum

• Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara

• Asas Proporsionalitas

• Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

• Asas Kepastian Hukum

• Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apa saja Hak dan Kewajiban

Penyelenggara Negara ?

Groups:

(a) HAK

,

(b) KEWAJIBAN

• Mengucapkan sumpah/janji jabatan

• Menyampaikan pendapat di muka umum

• Mendapat hak-hak lain sesuai

    ketentuan perundang-undangan

• Tidak melakukan KKN

• Menggunakan hak jawab atas teguran,

    kritik atasan

• Melaporkan kekayaannya

• 2. Bersedia diperiksa kekayaannya

• Mendapat gaji & fasilitas sesuai

    ketentuan peraturan perundang-undangan