KEUANGAN NEGARA

Upaya legislatif menjaring aspirasi masyarakat untuk APBN dan APBD melalui:

• RAPAT RUTIN

• SIDANG KABINET

• RAPAT PARIPURNA

• RESES

Tahapan penyusunan APBD dimulai dengan tahapan penyampaian KUA PPAS oleh

• Pimpinan DPRD

• Fraksi

• Kepala Daerah

• Badan Anggaran

Berikut adalah siklus APBN, kecuali:

• Penetapan APBN

• Persetujuan Prinsip DPRD

• Perencanaan dan Penganggaran APBN

• Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

Berikut fungsi Badan Legislatif dalam penganggaran, kecuali

• Fungsi legislasi

• Fungsi Budgeting

• Fungsi eksekusi

• Fungsi monitoring

APBD adalah dokumen anggaran yang dimiliki oleh

• Pemerintah provinsi

• Pemerintah pusat

• Pemerintah kabupaten/ kota

• Kementrian/ Lembaga

APBN ditetapkan dalam bentuk

• Keputusan Presiden

• Peraturan Daerah

• Undang-Undang

• Peraturan Menteri Dalam Negeri

APBD ditetapkan dalam bentuk

• Peraturan Walikota

• Peraturan Daerah

• Peraturan Gubernur

• Peraturan Menteri Dalam Negeri

Penjabaran dari dokumen APBD adalah DPA yaitu

• Dokumen Perencanaan Anggaran

• Dokumen Pelaksanaan Anggaran

• Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran

• Dokumen Pelaporan Anggaran

Penjabaran dari dokumen APBDN adalah DIPA yaitu

• Daftar Isian Perencanaan Anggaran

• Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

• Daftar Isian Pertanggungjawaban Anggaran

• Dokumen Isian Pelaporan Anggaran

Pada tanggal berapa sidang kabinet untuk RUU APBN diselenggarakan setiap tahunnya?

• 1 Januari

• 31 Desember

• 1 Juni

• 16 Agustus