Pengertian keuangan negara dalam arti luas mencakup:

• Kekayaan negara yang dituangkan dalam APBN dan Kekayaan negara yang dipisahkan

• Seluruh kekayaan negara yang tertuang dalam neraca negara

• Semua pendapatan dan belanja negara untuk membiayai kepentingan

  pemerintahan

• Kekayaan negara yang meliputi APBN, APBD, serta kekayaan Negara /Daerah yang dipisahkan

Pengelolaan keuangan negara dapat dibagi dua yaitu:

• Keuangan negara yang diurus langsung oleh pemerintah dan keuangan

  negara yang dipisahkan

• Pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Pusat dan oleh Pemerintah Daerah

• Pengelelolaan Pendapatan dan pengelolaan Belanja negara

• Pengelolaan Aset dan pengelolaan Utang piutang

Keuangan negara yang tidak dikelola secara langsung oleh Pemerintah adalah

keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada:

• Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri

• BUMD Tertentu yang ditunjuk Bank Indonesia

• Lembaga Pemerintah Non Departemen

• BUMN/BUMD berdasarkan peraturan per UU yang berlaku

Dilihat dari cara pengurusannya, keuangan negara dibedakan menjadi:

• Pengurusan Umum dan pengurusan Khusus

• Pengurusan Anggaran rutin dan pengurusan anggaran pembangunan

• Pengurusan statis dan pengurusan dinamis

• Pengurusan uang dan pengurusan barang

Pengurusan keuangan negara yang mengandung unsur hak atau penguasaan

termasuk dalam :

• Pengurusan pejabat publik

• Pengurusan Perbendaharaan

• Pengurusan Umum (Administrasi)

• Pengurusan khusus

Pengelolaan fiskal yang merupakan kekuasaan Presiden dilimpahkan/dikuasa

kan kepada

• Menteri Koordinator Bidang Ekuin

• Ketua Bapenas

• Menteri Keuangan

• Semua Kementerian Teknis

Pengelolaan Moneter oleh Presiden dilimpahkan/dikuasakan kepada:

• Bank Pemerintah yang ditunjuk

• Bank Sentral

• Menteri Keuangan

• Menteri Koordinator Bidang Ekuin

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara meliputi:

• Kewenangan alokasi dan distribusi

• Kewenangan bersifat rutin dan insidentil

• Kewenangan yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek

• Kewenangan yang bersifat umum dan bersifat khusus

Yang mewakili pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang

dipisahkan adalah:

• Bank Sentral

• Menteri BUMN

• Menteri Keuangan

• Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)

Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan adalah tugas dari:

• Bank Sentral selaku pengelola moneter

• Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran

• Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal

• Menko EKUIN selaku kordinator Pengelolaan Keuangan