Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi

Apa yang dimaksud dengan KPK?

• Lembaga super body yang berfungsi sebagai kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman

• Lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme

• Lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

• Lembaga yang bertugas melakukan pencegahan tindak pidana korupsi

Apa visi dari KPK?

• Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga Negara dan pemerintah yang antikorupsi

• Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif

• Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum

• Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

Apa yang menjadi dasar hukum pembentukan KPK?

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apa fungsi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi?

• Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara

• Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi

• Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan

• Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat

Apa yang membedakan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penindakan tindak pidana korupsi?

• KPK lebih berfokus pada penindakan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi

• KPK hanya menangani kasus korupsi dengan kerugian negara minimal Rp1.000.000.000,00

• KPK tidak memiliki kewenangan dalam penuntutan kasus korupsi

• KPK tidak melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi

Apa yang dimaksud dengan mekanisme checks and balances dalam keberadaan KPK?

• Sistem pengawasan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan agar tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan harus melalui persetujuan DPR

• KPK memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan

• KPK tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain

Siapa yang mengawasi KPK?

• Mahkamah Agung

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Badan Pemeriksa Keuangan

• Masyarakat melalui DPR

Apa yang menjadi dasar hukum lembaga penyidik dan lembaga penuntut selain KPK?

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apakah KPK termasuk lembaga super body?

• Ya, karena memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lain

• Ya, karena memiliki fungsi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman

• Tidak, karena dalam negara demokratis tidak ada lembaga super body

• Tidak, karena KPK hanya bertugas sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada

Apa yang menjadi fokus KPK dalam penindakan tindak pidana korupsi?

• Kasus korupsi dengan kerugian negara minimal Rp1.000.000.000,00

• Kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi

• Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara

• Kasus korupsi yang melibatkan korporasi besar