PJJ DAK

Dalam rangka pengelolaan DAK Fisik, Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah menetapkan peran masing-masing pihak terkait sebagai berikut:

• 1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus

• 1. Direktur Dana Transfer Khusus sebagai Koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah

• 2. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus

• 1.  

  2. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah

1. Pihak-pihak yang berkewajiban menyusun Peraturan Presiden tentang petunjuk teknis DAK Fisik, adalah:

• 1. Kementerian Keuangan (DJPK) dan Bappenas.

• 2. Kementerian Keuangan (DJA) dan Bappenas

• 2. Kementerian Keuangan (DJA), Bappenas dan Kementerian/ Lembaga Teknis.

• 2. Kementerian Keuangan (DJPK), Bappenas dan Kementerian/ Lembaga Teknis.

1. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana diuraikan dalam UU HKPD adalah:

• 1. 1. untuk mencapai prioritas nasional

• 2. untuk mempercepat pembangunan Daerah

• 2. untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pusat dan Daerah

• 2. untuk mendukung operasionalisasi layanan publik

1. Dokumen legal yang berisi alokasi DAK untuk setiap daerah ditetapkan dalam:

• 1. Undang-Undang APBN setiap tahunnya

• 2. Peraturan Pemerintah setiap tahunnya

• 2. Perpres Rincian APBN setiap tahunnya

• 2. Peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya

1. Penyaluran DAK Fisik secara bertahap dilaksanakan bagi DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang yang memenuhi kriteria berikut ini:

• 1. 1. memiliki pagu di atas 1 (satu) miliar dan tidak mendapat rekomendasi K/L untuk disalurkan sekaligus.

• 2. memiliki pagu di bawah 1 (satu) miliar dan tidak mendapat rekomendasi K/L untuk disalurkan sekaligus.

• 2. memiliki pagu di bawah 1 (satu) miliar dan mendapat rekomendasi K/L untuk disalurkan sekaligus.

• 2. memiliki pagu di atas 1 (satu) miliar dan mendapat rekomendasi K/L untuk disalurkan sekaligus

1. Sasaran pemantauan (monitoring) dan evaluasi DAK Fisik adalah:

• 1. 1. realisasi penyerapan DAK Fisik; dan hasil penggunaan DAK Fisik; 

• 2. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan; kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan; dan metode pelaksanaan kegiatan DAK Fisik. 

• 2. penyusunan konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah secara nasional sesuai dengan bagan akun standar untuk Pemerintah Daerah;  penyajian informasi keuangan Daerah secara nasional; dan  pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi.

• 2. pelaksanaan belanja wajib (mandatory spending), seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; likuiditas Keuangan Daerah; SiLPA; serta pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian output atas program-program prioritas nasional dan Daerah.