KUIS KKPR

Jenis penerbitan KKPR seperti disebutkan di bawah ini , kecuali :

• Persetujuan KKPR Berusaha

• Persetujuan KKPR Non Berusaha

• Rekomendasi

  Penguasaan/Pemilikan Tanah

• Persetujuan/ Rekomendasi KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional

Dasar hukum pertimbangan teknis pertanahan seperti disebutkan di bawah ini, kecuali :

• Permen ATR/Ka.BPN No. 18 Tahun 2021

• Permen ATR/Ka.BPN No. 12 Tahun 2021

• PP No

  Nomor 21 Tahun 2021

• PP No.5 Tahun 2021

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah :

• kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan kebijakan daerah setempat

• kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR)

• kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penggunaan tanah masyarakat

• kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana lokasi usaha

Kelebihan utama KKKPR dibandingkan PKKPR yaitu :

• melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang

• selaras dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

• memerlukan informasi penguasaan tanah

• jangka waktu penerbitan KKKPR lebih singkat dibanding PKKPR

Visi Penataan Ruang sesuai Pergub No.31/2022 tentang RDTR WP Povinsi DKI Jakarta yaitu :

• Jakarta sebagai Kota Berketahanan yang Berbasis Transit dan Digital

• Jakarta sebagai Pusat Bisnis berbasis Digital

• Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan

• Jakarta sebagai kota yang lestari, yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah :

• batas terluar

  bangunan gedung terhadap fasilitas umum di sekitarnya

• batas terluar

  bangunan gedung terhadap batas bidang tanah di sebelahnya

• batas terluar

  bangunan gedung terhadap rencana jalan, jalan rel,

  sungai, drainase, SDEW, pantai dan jalur tegangan tinggi

• batas terluar

  bangunan gedung terhadap bangunan gedung lainnya

Muatan RDTR yang dimuat dalam KKPR antara lain seperti tersebut di bawah ini, kecuali :

• Peruntukan Pemanfaatan Ruang

• Intensitas Pemanfaatan Ruang

• Ketentuan Tata Bangunan

• Ketentuan batas bidang tanah terhadap bidang tanah lainnya

Persyaratan dasar dalam perizinan berusaha seperti disebutkan di bawah ini, kecuali :

• Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang

• Persetujuan Lingkungan

• Persetujuan masyarakat sekitar

• Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Persetujuan Lingkungan adalah :

• Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitar

• Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

• Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemilik bidang tanah berbatasan

• Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Lurah setempat

Pelayanan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang tersedia pada lokasi yang :

• memiliki RDTR dan telah terintegrasi dengan OSS

• memiliki RDTR

• memiliki RTRW

• belum memiliki RDTR