Pre Test Ankum Teknis 3 (Per-UU-an)

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara berurutan terdiri dari...

• 1. UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah

• UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi disebut juga...

• Lex posterior derogat legi inferiori

• Lex superior derogat legi priori

• Lex posterior derogat legi priori

• Lex superior derogat legi inferiori

• Lex posterior derogat legi superior

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan implementasi dari asas...

• Lex posterior derogat legi generalis

• Lex posterior derogat legi priori

• Lex specialis derogat legi generalis

• Lex superior derogat legi inferiori

• Lex specialis derogat legi inferiori

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat diatur atau dimuat dalam...

• Undang-Undang

• Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

• Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ketentuan pidana yang dimuat pada Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berupa ancaman pidana kurungan maksimal ... dan pidana denda maksimal ... sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

• 3 (tiga) bulan dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah

• 6 (enam) bulan dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

• 12 (dua belas) bulan dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

• 6 (enam) bulan dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

• 12 (dua belas) bulan dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Agar setiap orang mengetahui, maka sebuah peraturan daerah harus diundangkan dan ditempatkan dalam ...

• Lembaran Negara Republik Indonesia

• Berita Negara Republik Indonesia

• Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia

• Lembaran Daerah dan Berita Daerah

• Lembaran Daerah dan Tambahan Berita Daerah

Asas ignorantia leges excusat neminem merupakan...

• Setiap orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum

• Ketidaktahuan akan undang-undang bukanlah pengecualian

• Hukum harusnya tajam ke atas dan tumpul ke bawah

• Tiada hukum tanpa adanya masyarakat

• Keadilan merupakan hukum itu sendiri

Bikameral system (sistem dua kamar) pada lembaga legilsatif di Indonesia yang dimaksud adalah...

• MPR dan DPR

• DPR dan DPD

• MPR, DPR dan DPD

• DPR dan DPRD

• MPR dan DPD

Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali...

• Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

• Memutus pembubaran partai politik

• Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

• Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

Adapun fungsi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat adalah...

• Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi interplasi

• Fungsi interplasi, fungsi angket, dan fungsi menyatakan pendapat

• Fungsi interplasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

• Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

• Fungsi legislasi, fungsi angket, dan fungsi pengawasan