1. ADITAMA

Vasal

ABNUS

JUNTA

SINTAS

INTERNITAS

AWAN : LANGIT =

BAYI : ANAK-ANAK : REMAJA =

TANGKAI : KELOPAK : BUNGA =

Adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, kemudian Perekonomian Negara”, kemudian mengualifikasikan sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 UU PTPK, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh Hakim atau aparat penegak hukum lainnya, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “dapat merugikan Keuangan Negara atau dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan rafsiran Mahkamah di atas (conditionally constitutional). Karena itu, kata “dapat” sebagaimana uraian pertimbangan MK yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan justru diperlukan dalam rangka penaggulangan tindak pidana korupsi, maka permohonan Pemohon tentang hal itu tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan. Dan pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut, dapat pula diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian.perlu benar-benar telah menderita kerugian. (sumber: Jurnal Konstusi volume 7 nomor 3 Juni 2010, TafsirJuni 2010, Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan Hakim Atas Pengujian UU PTPK, Abdul Latif disesuaikan seperlunya)

Pikiran utama dalam paragraf (2) adalah ....