PPKN

Pada hakikatnya sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang berfungsi langgeng. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh

• Almond

• Sukarna

• Robert Dah

• David Easton

• Rusandi Sumintapura

Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan

• Interest Group

• Pressure Group

• Political Figures

• Infrastruktur Politik

• Suprastruktur Politik

Perhatikan lembaga di bawah ini !

1. Lembaga swadaya masyarakat

2. Dewan Perwakilan Rakyat

3. Dewan Perwakilan Daerah

4. Komisi Pemberantasan Korupsi

5. presiden dan Wakil Presiden

6. Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia ditandai oleh nomor

• 1, 2, 3 dan 4

• 1, 3, 4 dan 5

• 1, 3, 5 dan 6

• 2, 3, 5 dan 6

• 3, 4, 5 dan 6

Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali

• Partai Politik

• Lembaga Negara

• Kelompok Penekan

• Kelompok Kepentingan

• Pendapat Umum bersama media massa

Perhatikan kewenangan MPR:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,

2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,

5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden

Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor

• 1, 2, dan 3

• 2, 4, dan 6

• 3, 4, dan 5

• 3, 4, dan 6

• 4, 5, dan 6

Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari

• DPR dan MPR

• DPR dan DPD

• DPR dan DPRD

• DPD dan DPRD

• DPRD I dan DPRD II

Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 11, yaitu

• Menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun

• Mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian

• Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan

• Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

• Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain

Menurut UUD NRI Tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah

• Mahkamah Agung

• Rakyat yang memilih

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 23 ayat 1 dalam hal

• Menetapkan UU

• Menyatakan perang

• Menetapkan anggaran

• Mengangkat duta dan konsul

• Mengangkat menteri-menteri

Menurut Pasal 23F UUD UUD NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah

• Badan Pengawas Keuangan