20 soal dulu

1.     Ketentuan berikut yang mengatur tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :

• a.     Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2004 -
• b.     Instruksi Presiden Nomor 45 Tahun 2004
• c.     Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
• d.     Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2004

2.     Berikut ini adalah kegiatan KOSUPGAH KPK yang bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan Kementrian/lembaga dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, kecuali :

• a.     Penataan Urusan Pemerintahan Daerah
• b.     Perencanaan dan Penganggaran APBD
• c.     Pengadaan Barang dan Jasa
• d.     Manajemen ASN

3.     Atensi Strategi Nasional pencegahan korupsi oleh APIP sebagai berikut :

• a.     Humas / Kominfo agar meningkatkan strategi komunikasi aksi pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah (Stranas PK) kepada ASN secara umum
• b.     Agar Meningkatkan Kualitas Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Koordinasi Dengan Perangkat Daerah Dan Memantau Kepatuhan
• c.     Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa
• d.     Pemberdayaan teknologi dan informasi pengawasan

4.     Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) adalah :

• a.     Penilaian hasil TLHP oleh Tim pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap substansi saran dan atau rekomendasi sebagai mana yang tercantum dalam LHP.
• b.     Hasil TLHP pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap substansi saran dan atau rekomendasi
• c.     Proses Penilaian Hasil Tlhp Oleh Obrik Pengawasan Dan Atau Pemeriksaan Terhadap Substansi Saran Dan Atau Rekomendasi Sebagai Mana Yang Tercantum Dalam LHP
• d.     Proses penilaian hasil TLHP oleh obrik pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap substansi saran dan atau rekomendasi sebagaimana tercantum dalam KKP.

5.     Salah satu yang urgen yang dilakukan oleh Tim penyelesaian tindak lanjut adalah :

• a.     Surat Tanda Kendaraaan Tim (STKT)
• b.     Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut (BAPTL)
• c.     Surat Keterangan Pemeriksaan Audit (SKPA)
• d.     Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)

6.     Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan:

• a.     Tindakan-Tindakan Yang Dilakukan Oleh Obrik Pengawasan Dan Tatu Pemeriksaan Dalam Rangka Memperbaiki Kelemahan Pengendalian Yang Telah Diidentifikasi Oleh Tim Yang Melakukan Pengawasan Dan Atau Pemeriksaan Berupa Saran Dan Atau Rekomendasi
• b.     Tindakan-tindakan potensial yang dilakukan oleh obrik pengawasan dan atau pemeriksaan dalam rangka memberikan kesejahteraan
• c.     Serangkaian tindakan perencanaan yang dilakukan oleh tim pengawasan dan atau pemeriksaan dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian intern
• d.     a, b, dan c benar

7.     Berikut ini adalah diantara 8 (delapan) area perubahan, kecuali :

• a.     Manajemen Perubahan
• b.     Pelayanan Publik
• c.     Pengawasan
• d.     Kinerja Organisasi

8.     Berikut ini adalah peran inspektorat dalam reformasi birokrasi, kecuali :

• a.     Melakukan reviu terhadap hasil PMP RB satuan kerja
• b.     Melakukan Kompilasi PMP RB Satuan Kerja
• c.     Melakukan Pemeriksaan / Audit Kinerja
• d.     Mengkoordinasikan penilaian mandiri pelaksanaan RB

9.     Sasaran Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel diharapkan tercapai dalam tahun (2020-2024) adalah kecuali :

• a.     Perbaikan regulasi (deregulasi)
• b.     Akuntabilitas
• c.     Optimalisasi pengawasan
• d.     Transparance

10.  Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis standar pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal, siapakah warga negara yang dimaksud :

• a.     Setiap penduduk yang bermukim di Indonesia
• b.     Semua masyarakat yang ber KTP di Indonesia
• c.     Setiap Masyarakat Indonesia Yang Mempunyai Hak Dan Kewajiban
• d.     Setiap warga masyarakat yang bermukim paling lama 4 (empat) bulan di Indonesia