SOAL TWK KEDINASAN (POLRI) TEMA OTONOMI DAERAH

DPD tidak dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan ….

• RUU

• agama

• pajak

• pendidikan

• APBN

DPD dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, kecuali ….

• pelaksanaan undang-undang otonomi daerah

• hubungan pusat dengan daerah

• pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah

• pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

• perimbangan keuangan pusat dan daerah

Undang-undang pemerintahan daerah diatur dalam ….

• UU No. 31 tahun 2002

• UU No. 32 tahun 2004

• UU No. 30 tahun 2004

• UU No. 22 tahun 1999

• UU No. 19 tahun 2004

Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah kedudukan DPRD adalah …. terhadap kepala daerah.

• sejajar

• lebih tinggi

• lebih rendah

• independent

• tidak terdifinisi

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan ….

• keragaman daerah

• kaidah agama

• mayoritas penduduk

• pendidikan

• sosial kebudayaan

Pembuatan Perda (Peraturan Daerah) sebagai salah satu penerapan otonomi daerah dalam segi ….

• efektif

• kebebasan

• keterbukaan

• partisipasi

• hukum

Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah juga harus melaksanakan asas pemerintaha yaitu, ….

• asas proporsionalitas

• asas kepastian hukum

• asas kepentingan umum

• asas profesionalitas

• asas akuntabilitas

Pasal yang menjadi dasar pembentukan DPD diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ….

• pasal 1

• pasal 2

• pasal 3

• pasal 4

• pasal 5

Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintah desa, dan membuat peraturan daerah merupakan tugas ….

• BPD

• walikota

• bupati

• kepala desa

• sekdes

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa kewenangan yang tetap menjadi milik pemerintah pusat, kecuali ….

• moneter fiskal

• hukum

• pertahanan

• politik luar negeri

• pembuatan perda