Tac Tic Tax 21 23 42 15 19 sesi 1

Mr. THAI THAI merupakan warga negara asing asal Thailand. Mr. THAI THAI mengadakan kontrak kerja sebagai Direktur Operasional pada PT BANTEN STEEL mulai 7 September 2022 hingga 6 September 2023. Mr. THAI THAI mulai memperoleh gaji pada tanggal 26 September 2013 sebesar Rp 90.000.000. Atas pembayaran ini...

• Sesuai P3B Indonesia Thailand maka gaji direktur tidak dikenakan pajak dinegara sumber

• Tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan

• Dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif Pasal 17 UU PPh

• Dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%

CAE CAE, Ltd merupakan perusahaan yang berkedudukan di India. CAE CAE mempunyai cabang di Indonesia. CAE CAE,ltd termasuk kategori Bentuk Usaha Tetap menurut UU Pajak Penghasilan. Bidang usaha CAE CAE, Ltd bergerak dalam jasa tekhnik computer untuk perusahaan panas bumi. PT PANAS BUMI pada tanggal 9 Oktober 2023 membayar sebesar Rp 900.000.000 kepada CAE CAE. Tagihanberdasarkan jasa yang diberikan selama 3 bulan. Atas pembayaran ini maka ...

• PT PANAS BUMI memotong PPh karena hak pemajakan ada pada negara India

  sebagai pemilik tekhnologi

• PT PANAS BUMI tidak memotong PPh karena bukan subjek pajak luar negeri

• PT PANAS BUMI memotong PPh Pasal 23 sebesar 20% karena merupakan subjek pajak luar negeri

• PT PANAS BUMI memotong PPh Pasal 23 sebesar 2%

PT OBAT KUAT merupakan industry farmasi yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan merupakan pemotong PPh Pasal 23/26/4(2) dan pemungut PPh Pasal  22. Perusahaan menjual obat hasil produksinya kepada PT KIRIM CEPAT selaku distributornya senilai Rp 20.000.000.000 pada tanggal 12 Juli 2013. Pembayaran diterima pada tanggal 13 Agustus 2013. Atas transaksi ini ...

• Terutang PPh Pasal 22 sebesar 0,3% X Rp 20.000.000.000 pada saat penjualan

• Terutang PPh Pasal 22 sebesar 0,3% X Rp 20.000.000.000 pada saat pembayaran

• PPh Pasal 22 yang dipungut merupakan kredit pajak bagi PT OBAT KUAT.

• Tidak terutang PPh Pasal 22

JO. ABC terdiri dari tiga perusahaan peserta yaitu PT A, PT B dan PTC Komposisi pembagian Penghasilan yang disepakati dalam JO ABC tersebut adalah PT A = 40%, PT B = 30% dan PT C = 30%. JO. ABC mendapatkan bukti potong PPh Final Pasal 4 (2) UU PPh atas Penyerahan Jasa Konstruksi dari Bendaharawan Proyek X. Perlakuan PPh Final yang telah dipotong tersebut adalah ...

• Merupakan bukti pelunasan PPh yang terutang atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh JO. ABC

• Karena Jasa konstruksi telah dikenakan PPh bersifat final maka bukti potong tersebut tidak perlu di pindah bukukan sebagai kredit pajak bagi anggota-anggota JO.

• JO dapat mengajukan permohonan kepada KPP tempat JO terdaftar untuk dipindah bukukan kepada anggota-anggota JO.

• Dengan adanya bukti potong PPh Pasal 4(2) dianggap pajak terutang telah dilunasi melalui JO sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali

PT ABC mempunyai Hutang Jangka Panjang Kepada PT XYZ. Dalam Kontrak disepakati adalah Pokok Hutang = Rp. 15.000.000.000, Tenor 3 Tahun, Bunga 10%/tahun Jatuh tempo pembayaran bunga adalah Tanggal 1 Maret dan tanggal 1 September setiap tahun. Besarnya PPh Pasal 23 terutang, saat penyetoran dan pelaporan adalah ...

• PPh Pasal 23 terutang Rp. 112.500.000 di masa Maret dan September, di setorkan paling lambat tanggal 10 April dan tanggal 10 Oktober dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 April dan 20 Oktober.

• PPh Pasal 23 terutang Rp. 225.000.000 di masa September, di setorkan paling lambat tanggal 10 Oktober dan dilaporkan paling lambat 20 Oktober

• PPh Pasal 23 terutang Rp. 225.000.000 di masa Maret , di setorkan paling lambat tanggal 10 april dan dilaporkan paling lambat 20 April

• Terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp 300.000.000 di masa Maret , di setorkan paling lambat tanggal 10 april dan dilaporkan paling lambat 20 April