Otomatisasi Dan Tata Kelola Kepegawaian

Prinsip menempatkan seseorang sesuai dengan potensi dan keahliannya adalah prinsip ….

• Equal pay for aqual work
• The right man on the right place
• Kesatuan tujuan
• Kesatuan arah
• Komando

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah ….

• setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
• penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan yaitu mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga

• setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
• semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja serta mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak mendapatkan kesempatan kerja.

• meliputi karyawan, buruh, pegawai (swasta ataupun negeri) serta orang yang bisa bekerja sendiri.

Kegiatan penyusunan personalia pada suatu instansi mulai dari merekrut tenaga kerja yaitu penyaringan, wawancara, pengangkatan, penempatan, analisis pekejaan, uraian pekerjaan, promosi, mutasi, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi instansi merupakan kegiatan ....

• hubungan kepegawaian
• pengembangan dan latihan
• pembinaan
• staffing
• kompensasi

Sebuah instansi/organisasi yang bergerak pada bidang properti melakukan rekrutmen pegawai. Dalam hal ini, terdapat seorang pegawai lulusan S-1 arsitektur yang telah diterima. Kemudian, pegawai tersebut ditempatkan pada bagian rancang gambar bangunan. Instansi ini telah melakukan pekerjaan administrasi kepegawaian berdasarkan prinsip ....

• demokrasi
• kesatuan arah
• the right man on the right place
• kesatuan tujuan
• equal pay for equal work

Peraturan Pemerintah terbaru tentang disiplin pegawai negeri adalah ….

• PP Nomor 21 tahun 1975
• PP Nomor 46 Tahun 2011
• PP Nomor 53 Tahun 2010
• PP Nomor 24 Tahun 1976
• PP Nomor 21 Tahun 2014

Jenis-jenis pemberhentian PNS seperti diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 yang telah diperbaiki dalam PP No. 19 Tahun 2013 sebagai berikut, kecuali ….

• Atas Permintaan Sendiri (APS)
• Batas Usian Pensiun (BUP)
• Terdapat penyederhanaan organisasi
• pelanggaran disiplin
• menikah lagi

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu (PP Nomor 24 Tahun 1976). Dalam peraturan terbaru PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 310 dijelaskan bahwa cuti PNS terdiri atas ….

• cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit
• cuti melahirkan dan cuti karena alasan tidak penting
• cuti bersama dan cuti dalam tanggungan negara
• cuti besar, cuti tahunan, dan cuti dalam tanggungan negara
• cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan tidak penting

Apabila terjadi suatu perkara, misalnya tentang kepegawaian, tetapi tidak diatur dalam undang-undang, kemudian digunakan keputusan hakim terdahulu, cara tersebut berarti menggunakan sumber hukum yang disebut ….

• undang-undang
• perjanjian
• agama
• yurisprudensi
• traktat

Pada dasarnya, sistem administrasi kepegawaian merupakan bagian dari administrasi negara yakni kebijakan yang bergantung pada ….

• tujuan yang ingin dicapai dan bentuk negara yang dianut, federal atau kesatuan

• tujuan yang ingin dicapai dan bentuk negara federal
• bentuk negara
• tujuan yang ingin dicapai
• tujuan kepartaian

Berikut bentuk sistem kepegawaian negara, kecuali …

• sistem kepegawaian terintegrasi
• sistem administrasi kepegawaian terpisah
• sistem kepegawaian terpadu
• the unified personal system
• the unified system