UJIAN SEMESTER GANJIL PKN KELAS 12 (SEMUA JURUSAN)

Hak warga negara sesuai pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi....

• Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

• Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

• Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalm hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya

• Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

• Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, hal tersebut tertuang dalam UUD NKRI Tahun 1945 pasal....

• 27 Ayat 3

• 28H ayat 4

• 28 I ayat 1

• 29 Ayat 2

• 33 Ayat 1

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan contoh hak legal warga negara yang tertuang dalam....

• UU nomor 9 tahun 1998 pasal 5

• UU nomor 20 tahun 2003 pasal 5

• UU nomor 36 tahun 2009 pasal 4

• UU nomor 36 tahun 2009 pasal 5

• UU nomor 38 tahun 2014 pasal 5

Arman adalah penduduk negara A karena faktor keturunan dengan demikian, ia mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota dari negara tersebut.Oleh karena itu, Arman dapat disebut sebagai....

• Masyarakat

• Penduduk

• Warga negara

• Kelompok

• Orang asing

Pasal 5 ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berbunyi....

• Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus

• Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

• Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional mental, intelektual atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus

• Warga negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil untuk memperoleh pendidikan layanan khusus

• Setiap warganegara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat

Berikut yang tidak termasuk kewajiban sebagai warga negara adalah....

• Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah

• Turut serta dalam membangun bangsa agar lebih maju

• Mengintimidasi warga negara lain yang terbukti melakukan kecurangan

• Mempertahankan kedaulatan bangsa dari serangan musuh

• Menjunjung tinggi hukum dan pemerintah dengan sebaik-baiknya

Contoh pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara adalah....

• Orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya

• Siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain

• Mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM

• Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang yang dituduh mencuri

• Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa dengan pemerintah

Menurut pasal 1 angka 6 uu nomor 39 tahun 1999, Pelanggaran hak asasi manusia adalah....

• Suatu istilah yang merujuk pada tindakan merampas atau menghancurkan hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup dan hak atas kebebasan

• Setiap perbuatan seseorang atau kelompok tersebut aparat negara baik desengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,mmenghalangi, membatasi dan atau mecabut hak asasimanusia dijamin UUD

• Pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain

• Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok, etnis

• Pelanggaran yang mengancam dan menghilangkan nyawa seseorang

Contoh nilai instrumental sila persatuan Indonesia adalah....

• Mengedapankan pengambilan keputusan secara musyawarah

• Mendapatkan hak memiliki hak milik

• Hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan

• Memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warga

• Menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing

Hak legal merupakan hak setiap warga negara, hak legal ini timbul berdasarkan....

• jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya (subordinate legislations)

• Kebijakan-kebijakan politik dan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat

• Pancasila, Undang-undang dasar dan NKRI Tahun 1945, dan peraturan pemerintah

• Peraturan-peraturan dari pemerintah pusat (ORDINATE LEGISLATIONS) yang mengekang warga negara

• Perlindungan dari presiden dan majelis Permusyawaratan rakyat