SOAL PPKn KELAS XI

Apa yang dimaksud dengan konstitusi?

• Hukum dasar yang tertulis

• Undang-Undang biasa

• Adat istiadat

• Dokumen historis

• Ketentuan pemerintah

Konstitusi tertulis dan tidak tertulis mempunyai perbedaan utama. Apa perbedaan tersebut?

• Konstitusi tertulis terdiri dari adat kebiasaan, sedangkan konstitusi tidak tertulis terdiri dari dokumen tertulis

• Konstitusi tertulis mengatur tata negara, sedangkan konstitusi tidak tertulis mengatur hukum pidana

• Konstitusi tertulis mengatur perikehidupan satu negara, sedangkan konstitusi tidak tertulis mengatur adat istiadat

• Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan

• Konstitusi tertulis mengatur politik luar negeri, sedangkan konstitusi tidak tertulis mengatur politik dalam negara

Apa yang dimaksud dengan konstitualisme?

• Penetapan konstitusi oleh badan legislatif

• Pembentukan konvensi ketatanegaraan

• Pembatasan kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang

• Konvensi yang mengatur hak asasi manusia

• Paham politik luar negeri

Apa yang merupakan hukum paling tinggi dan fundamental dalam hierarki hukum?

• Peraturan Pemerintah

• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU

• UUD NRI Tahun 1945

• Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Apa yang terjadi jika suatu peraturan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945?

• Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung

• Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi

• Pengujiannya dilakukan oleh mahkamah internasional

• Pengujiannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

• Pengujiannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Apa yang dimaksud dengan regulasi dalam konteks hukum?

• Peraturan yang mengatur politik luar negeri

• Seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan

• Hukum dasar tertinggi

• Adat kebiasaan ketatanegaraaan

• Peraturan yang mengatur peradilan

Bagaimana seharusnya hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain?

• Harus bertentangan untuk menciptakan keberagaman hukum

• Harus tumpang tindih untukmenghindari monopoli hukum

• Harus saling melengkapi dan tidak boleh bertentangan

• Harus tergantung pada kewenangan pembuatnya

• Harus sejalan dengan konvensi ketatanegaraan

Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenagan tersebut mencakup apa?

• Kewenangan dalam bidang politik luar negeri

• Kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan

• Kewenangan dalam bidang agama

• Kewenangan dalam bidang moneter dan fiskal

• Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta bidang pemerintahan lainnya

Apa yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota menutut UU Nomor 22 Tahun 1999?

• Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Industri

• Pertahanan Keamanan dan Pertanian

• Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan

• Politik luar negeri dan Peradilan

• Koperasi dan Tenaga Kerja

Ketika suatu peraturan perundang-undangan melampaui kewenangan bidangnya apa yang harus terjadi?

• Peraturan tersebut harus dicabut

• Peraturan tersebut harus disahkan oleh Mahkamah Konstitusi

• Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan UU yang lebih tinggi

• Peraturan tersebut harus tetap berlaku

• Peraturan tersebut harus di evaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat