PPKN - Tata Urutan Undang-Undang

UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3)

• Negara Indonesia adalah negara hukum

• Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

• Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

artinya....

• Seluruh rakyat Indonesia wajib tunduk kepada hukum, kecuali pemimpin negara

• Segala kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku

• Seluruh rakyat Indonesia dan pemimpin negara berhak memilih untuk mematuhi hukum atau tidak

Alasan pentingnya peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan adalah...

• untuk menghukum rakyat seberat-beratnya jika melakukan pelanggaran hukum

• untuk melindungi para pejabat negara jika melakukan kelalaian dalam pekerjaannya

• Merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diidentifikasi, ada struktur & sistematika, dan dapat direncanakan.

Peraturan perundangan memiliki 2 fungsi, yaitu:

1. * sebagai pernyataan efektif dr kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

2. * sebagai hukum yang penting dalam upaya perubahan perilaku

3. Ini adalah pernyataan dari...

• Soehino

• Aan Seidmen

• Bagir Manan

Peraturan perundangan memiliki 2 fungsi, yaitu:

1. * fungsi internal: terkait penciptaan hukum, pembaharuan, integrasi & kepastiab hukum

2. * fungsi eksternal: terkait perubahan, stabilisasi, & kemudahan

3. Ini adalah pernyataan dari...

• Soehino

• Aan Seidmen

• Bagir Manan

GBHN

• Garis-Garis Besar Haluan Nasional

• Garis-Garis Besar Haluan Negara

• Garis-Garis Besar Haluan Nusantara

MPR

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Majelis Perwakilan Rakyat

• Majelis Pemimpin Rakyat

DPR

• Dewan Permusyawaratan Rakyat

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Pemimpin Rakyat

DPRD

• Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

• Dewan Pemimpin Rakyat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh...

• DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur

• DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Presiden

• DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama MPR