Manakah pernyataan yang benar tentang Faktur Pajak Gabungan?

• Dibuat untuk penyerahan BKP/JKP kepada pembeli yang sama

• Dibuat untuk penyerahan BKP/JKP dengan kode transaksi yang sama

• Dibuat untuk penyerahan BKP/JKP dalam satu bulan kalender

• Dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP/JKP

Penyerahan BKP yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP menggunakan kode transaksi dalam Faktur Pajak ini

• 01

• 02

• 03

• 04

Penyerahan BKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh instansi pemerintah menggunakan kode transaksi dalam Faktur Pajak ini

• 01

• 02

• 03

• 04

Kode transaksi 07 dalam Faktur Pajak untuk jenis transaksi

• Penyerahan   BKP/JKP   kepada   pemungut   PPN   lainnya (selain   instansi pemerintah) yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya.

• Penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain cfm. Pasal 8A ayat (1) UU PPN yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

• Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah.

• Penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM.

Kode transaksi 08 dalam Faktur Pajak untuk jenis transaksi

• Penyerahan   BKP/JKP   kepada   pemungut   PPN   lainnya (selain   instansi pemerintah) yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya.

• Penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain cfm. Pasal 8A ayat (1) UU PPN yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

• Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah.

• Penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM.

Faktur Pajak dianggap tidak dibuat apabila Faktur Pajak tersebut

• Dibuat setelah melewati saat PPN terutang

• Dibuat setelah melewati jangka waktu 1 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat

• Dibuat setelah melewati jangka waktu 2 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat

• Dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat

Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal yaitu diisi secara

• benar

• lengkap

• jelas

• berkualitas

Konsekuensi atas Faktur Pajak dianggap tidak dibuat yaitu

• PKP penerbit faktur dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP

• PKP pembeli dapat mengkreditkan Pajak Masukannya

• PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya

• PKP pembeli dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Konsekuensi atas Faktur Pajak yang terlambat dibuat yaitu

• PKP penerbit faktur dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP

• PKP pembeli dapat mengkreditkan Pajak Masukannya

• PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya

• PKP pembeli dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Manakah pernyataan yang benar?

• Pajak Masukan adalah PPN yang sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP.

• Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP.

• Pajak Masukan adalah PPN yang sudah dibayar oleh PKP karena penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP dan/atau penyerahan BKP tidak berwujud ke luar daerah pabean dan/atau penyerahan JKP ke luar daerah pabean dan/atau ekspor BKP.

• Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP dan/atau penyerahan BKP tidak berwujud ke luar daerah pabean dan/atau penyerahan JKP ke luar daerah pabean dan/atau ekspor BKP.