PAS Sejarah Kelas 12

Masa demokrasi parlementer berlangsung pada tanggal

• 17 Agustus 1950-6 Juli 1959
• 1 Agustus 1953–24 Juli 1955
• 12 Agustus 1955–3 Maret 1956
• 9 April 1957–6 Juli 1959
• 3 April 1952–3 Juni 1953

Demokrasi parlementer disebut juga demokrasi

• Terpimpin
• Liberal
• Pancasila
• Terpusat
• Kemerdekaan

Di bawah ini adalah pernyataan yang benar tentang demokrasi parlementer, kecuali

• Undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD sementara 1950
• Presiden dalam demokrasi parlementer hanya merupakan lambang kesatuan saja
• Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet
• Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
• Para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya

Dalam kabinet parlementer, para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya atau disebut dengan sistem

• Kabinet nasional
• Kabinet koalisi
• Zaken kabinet
• Kabinet partai
• Dwi partai

Kabinet pertama pada masa demokrasi parlementer adalah

• Kabinet Burhanuddin Harahap
• Kabinet Ali Sastroamidjojo I
• Kabinet Wilopo
• Kabinet Sukiman
• Kabinet Natsir

Sistem partai yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah

• Partai Tunggal
• Multi Partai
• Dwi Partai
• Partai Koalisi
• Partai Oposisi

Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih

• Anggota DPR
• Anggota MPR
• Perwakilan dalam KNIP
• Presiden dan wakil presiden
• Anggota dewan konstituante

Pemilu tahap kedua tahun 1955 yang dilaksanakan 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih

• Anggota DPR
• Anggota MPR
• Perwakilan dalam KNIP
• Presiden dan wakil presiden
• Anggota dewan konstituante

Pada pemilihan umum tahun 1955, perolehan suara terbanyak dimenangkan oleh partai

• PNI, Parkindo, PBI dan Masyumi
• Masyumi, NU, Muhammadiyah dan PKI
• PNI, Masyumi, NU dan PKI
• Masyumi, Gerindo, PSI dan PKI
• Parkindo dan PKRI

Tujuan dilaksanakan program sistem ekonomi gerakan benteng

• Mengatasi terjadinya stagnasi ekonomi nasional
• Mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
• Memberikan bantuan modal kepada pengusaha nonpribumi
• Membantu mmberikan kredit bagi para pengusaha pribumi
• Kerja sama antara pengusaha pribumi dan nonpribumi dalam memajukan perekonomian