UJI COBA UAS PAKET C

Pasal 1 ayat (6) No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi, "Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Merupakan pengertian dari ...

• Otonomi Daerah

• Hak daerah

• Kewajiban Daerah

• Asas Otonomi

Di bawah ini manakah yang termasuk urusan pemerintahan absolut ...

• prestasi pelajar

• pembangunan selokan desa

• kerja sama antar negara

• perbaikan jalan kota

Pada hakikatnya Otonomi daerah diberikan kepada masyarakat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh ...

• Presiden

• Menteri

• DPR dan MPR

• Kepala Daerah dan DPRD

Dalam otonomi daerah presiden berkewajiban untuk ...

• melakukan pembinaan dalam penyelengaraan otonomi daerah

• melakukan pemdampingan dan penyluhan dalam penyelengaraan

• melakukan pembinaan dan pendampingan dalam penyelengaraan otonimi daerah

• melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelengaraan otonimu daerah

Berdasarkan asas dekonsentrasi pelimbahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah ...

• Pemerintah Pusat dan Walikota

• Pemerintah Pusat dan kepala desa

• Pemerintah Pusat dan Gubernur

• Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah

Atas ketentuan Undang-undang maka dibedakan otonomi daerah provinsi dan daerah otonomi daera kota/kab. Di bawah ini manakah yang bukan termasuk perbedaan kedua otonomi tersebut ..

• kepala daerah

• nama program

• daerah otonom

• asas pembantuan

Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan 4 prinsip, yaitu akuntabilitas, efisien, ekstrenalitas dan kepentingan strategis nasional. Apa yang dimaksud dengan ekstrenalitas ...

• penyelenggaraan di sesuaikan dengan jangkauan dampak yang timbul.

• penyelenggaraan di sesuaikan dengan luas, besaran, jangkauan dampak yang timbul.

• penyelenggaraan di sesuaikan dengan luas, besaran, dampak yang timbul.

• penyelenggaraan di sesuaikan dengan luas, besaran, jangkauan, dan keuntungan yang timbul.

Sebutkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar!

Apa yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas?

penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Mrupakan pengertian dari asas ....