JF Penyelidik

Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi diatur pada ...

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2021

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2021

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2021

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2021

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur pada ...

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disamping melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, seseorang dengan Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi memiliki tugas, tanggunggjawab, dan wewenang dukungan penangan perkara kecuali...

• Koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi

• Penanganan dan pengelolaan data dan informasi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi

• Pelacakan aset terkait pemberantasan tindak pidana korupsi

• Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi

• Pengambilalihan penanganan perkara tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain

Yang bukan merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai undang-undang adalah...

• Koordinasi dengan instansi yang berwenang melalukan pemberantasan tindak pidana korupsi

• Supervisi kepada instansi yang berwenangan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

• Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

• Melakukan kegiatan intelijen sehubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi

• Melakukan monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara

Dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, KPK berwenang melalukan hal berikut, kecuali...

• Melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan

• Memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri

• Memerintahkan pemblokiran rekening hasil tindak pidana korupsi oleh tersangka/terdakwa/pihak lain yang terkait

• Meminta bantuan Interpol untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang-bukti di luar negeri

• Melakukan penghentian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi karena telah ditangani oleh aparat penegak hukum lain

Pengelolaan barang-bukti merupakan salah satu bagian dari manajemen dukungan penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi. Barang-bukti sebagaimana dimaksud dapat mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHAP dimana barang-bukti/benda sitaan terdiri dari, kecuali...

• Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

• benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk

  mempersiapkannya

• Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penuntutan tindak pidana

• Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

• Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Dalam hal penyelidik tindak pidana korupsi menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi maka hal tersebut selanjutya dilaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi maksimal...

• 3 (tiga) hari kerja

• 5 (lima) hari kerja

• 7 (tujuh) hari kerja

• 14 (empa belas) hari kerja

• 30 (tiga puluh) hari kerja

Penyelidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah...

• Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

• Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP

• Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke

  pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

• Tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus

  perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP

• serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

Dalam Penanganan, Pengelolaan Data & Informasi terkait Tindak Pidana Korupsi diperlukan tindakan-tindakan sebagai berikut kecuali...

• Melakukan analisis pengolahan informasi (innformation processing analysis)

• Melakukan pencarian data dan informasi secara tertutup

• Melaksanakan akutansi forensi

• Melakukan penanganan dan pemeriksaan barang bukti elektronik dengan metodologi laboratorium

• Melakukan perencanaan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam ranah kekuasaan...

• Eksekutif

• Legislatif

• Yudikatif

• Imperatif

• Korektif