SOAL PRETEST - DIVISI HUKUM

SOAL PRETEST - DIVISI HUKUM

Professional Development

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Game Gabut Azza

Game Gabut Azza

Professional Development

15 Qs

pengawas partisipatif

pengawas partisipatif

Professional Development

10 Qs

PTPS PILKADA 2024

PTPS PILKADA 2024

Professional Development

10 Qs

Evaluasi Badan Ad hoc

Evaluasi Badan Ad hoc

Professional Development

11 Qs

Pre Test 3(SOAL SESI KECAKAPAN DASAR 1)

Pre Test 3(SOAL SESI KECAKAPAN DASAR 1)

Professional Development

10 Qs

PPS DESA KERTARAHAYU

PPS DESA KERTARAHAYU

Professional Development

10 Qs

PosTest

PosTest

Professional Development

15 Qs

BIMBINGAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA BAGI

BIMBINGAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA BAGI

Professional Development

14 Qs

SOAL PRETEST - DIVISI HUKUM

SOAL PRETEST - DIVISI HUKUM

Assessment

Quiz

Fun

Professional Development

Hard

Created by

Kang Bono

Used 2+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, Terkait Pengaturan Kode Etik penyelenggaran Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian,dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Hal tersebut Bertujuan tertuang dalam pasal ?

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 10 pts

Yang termasuk dalam penyelenggara pemilu adalah, Kecuali :

KPU

BAWASLU

DKPP

PPK

KIP

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 10 pts

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak ?

netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;

menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;

mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;

tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye -11- dan pemilih;

tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 10 pts

Proses Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, diselesaikan dilembaga ?

Mahkamah Agung

Mahakamah Konstitusi

Pengadilan Agama

PTUN

BAWASLU

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 10 pts

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, adalah PKPU nomor ?

PKPU NOMOR 7 TAHUN 2022

PKPU NOMOR 10 TAHUN 2022

PKPU NOMOR 8 TAHUN 2022

PKPU NOMOR 15 TAHUN 2023

PKPU NOMOR 20 TAHUN 2022

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan di lembaga?

KPU

KPK

DKPP

BAWASLU

Mahkamah Konstitusi

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 10 pts

Berapa hari waktu yang diberikan dalam proses pendaftaran sengketa hasil pemilu ke MK?

2 Hari

3 hari

5 hari

6 Hari

7 Hari

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?