SOAL PRETEST - DIVISI HUKUM

Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, Terkait Pengaturan Kode Etik penyelenggaran Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian,dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Hal tersebut Bertujuan tertuang dalam pasal ?

• Pasal 3

• Pasal 4

• Pasal 5

• Pasal 6

• Pasal 7

Yang termasuk dalam penyelenggara pemilu adalah, Kecuali :

• KPU

• BAWASLU

• DKPP

• PPK

• KIP

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak ?

• netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;

• menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;

• mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;

• tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye -11- dan pemilih;

• tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;

Proses Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, diselesaikan dilembaga ?

• Mahkamah Agung

• Mahakamah Konstitusi

• Pengadilan Agama

• PTUN

• BAWASLU

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, adalah PKPU nomor ?

• PKPU NOMOR 7 TAHUN 2022

• PKPU NOMOR 10 TAHUN 2022

• PKPU NOMOR 8 TAHUN 2022

• PKPU NOMOR 15 TAHUN 2023

• PKPU NOMOR 20 TAHUN 2022

Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan di lembaga?

• KPU

• KPK

• DKPP

• BAWASLU

• Mahkamah Konstitusi

Berapa hari waktu yang diberikan dalam proses pendaftaran sengketa hasil pemilu ke MK?

• 2 Hari

• 3 hari

• 5 hari

• 6 Hari

• 7 Hari

Berapa orang yang menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ?

• 7 orang

• 9 orang

• 12 orang

• 11 orang

• 15 orang

Yang melantik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, adalah…

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Presiden

• Kemenkumham

• Mahkamah Konstitusi

DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Dibawah ini yang tidak termasuk sanksi dari DKPP adalah ?

• teguran tertulis;

• pemberhentian sementara

• pemberhentian tetap

• penjara

• pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara