Post Test APU PPT PPPSPM

Regulasi yang mengatur penerapan program apu ppt pppspm sektor jasa keuangan adalah…

• POJK Nomor 2 Tahun 2023

• POJK Nomor 4 Tahun 2023

• POJK Nomor 6 Tahun 2023

• POJK Nomor 8 Tahun 2023

Memastikan bank memiliki kebijakan dan prosedur APU PPT PPPSPM adalah salah satu bentuk pengawasan aktif…..

• Direksi

• Dewan Komisaris

• OJK

• Bank Indonesia

Yang tidak termasuk pilar utama penerapan apu ppt pppspm adalah…

• Pengawasan aktif Direksi dan Dekom

• Kebijakan dan prosedur

• Manajemen risiko

• Sumber daya manusia

Bank wajib memberikan pelatihan tentang APU PPT PPPSPM kepada pejabat dan/atau pegawai paling sedikit…

• 1 kali dalam setahun

• 2 kali dalam setahun

• 3 kali dalam setahun

• 4 kali dalam setahun

Klasifikasi calon nasabah, nasabah, dan WIC adalah…

• Orang perseorangan, Korporasi, dan Yayasan

• Orang perseorangan, Yayasan, dan Perikatan lainnya

• Orang perseorangan, Korporasi, dan Perikatan lainnya

• Korporasi, Perikatan lainnya, dan Yayasan

Penelitian atas keabsahan dan kelengkapan data/dokumen disebut…

• Identifikasi

• Verifikasi

• Pemantauan

• Pelaporan

Salah satu alasan penolakan transaksi atau penutupan hubungan usaha adalah…

• Termasuk dalam kategori PEP

• Terdapat dalam DTTOT dan DPPSPM

• Bidang usaha nasabah adalah penukaran valuta asing

• Memiliki sumber dana berasal dari donasi

Memberikan persetujuan atau penolakan pembukaan hubungan usaha calon nasabah berisiko tinggi adalah kewenangan dari…

• Dewan Komisaris

• Direksi

• Pejabat senior

• Customer service

Hasil penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM disampaikan kepada OJK pertama kali paling lambat...

• 14 Januari 2024

• 14 Maret 2024

• 14 Mei 2024

• 14 Juni 2024

Bank wajib menyampaikan laporan pemblokiran atau laporan NIHIL terkait DTTOT kepada POLRI paling lambat...

• 3 hari kerja setelah bank menerima DTTOT

• 3 hari kerja sejak bank menerima DTTOT

• 3 hari kalender setelah bank menerima DTTOT

• 3 hari kalender sejak bank menerima DTTOT