Legislasi Hukum Islam di Indonesia

UU yang pertama kali mengatur hukum perkawinan sebagai bentuk eksistensi hukum Islam adalah

• UU no. 22/1964

• UU no. 32/ 1954

• UU no. 1/ 1974

• UU no. 1/ 1991

UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 terdiri dari?

• 14 Bab 67 pasal

• 15 Bab 67 pasal

• 14 Bab 76 pasal

• 15 Bab 76 pasal

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, hal ini disebutkan dalam UU no. 1 tahun 1974, pada:

• Bab I

• Bab II

• Bab III

• Bab IV

Di antara bentuk tadarruj UU perkawinan adalah lahirnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yang memberikan penyempurnaan pada aspek berikut, kecuali:

• Dasar filosofis

• Tujuan perkawinan

• Dasar yuridis

• Sasaran perkawinan

Diantara bentuk penyempurnaan UU nomor perkawinan no. 1/1974 dalam KHI bab 1 Perkawinan, sbb kecuali:

• Kawin hamil

• Poligami

• Saksi Perkawinan

• penyelesaian sengketa harta bersama

Undang-undang No. 14 tahun 1970 adalah UU yang mengawali gradualitas pada legislasi:

• Penyelenggaraan ibadah haji

• Pengelolaan Zakat

• Pengelolaan Wakaf

• Peradilan Agama

Ada tiga tahapan legislasi yang berlaku dalam peradilan agama sejak 1989, 2006 dan 2009 mencakup aspek berikut ini ... kecuali:

• Eksistensi dan kedudukan

• Kompetensi dan literatur

• Susunan dan pembinaan peradilan agama

• Sifat dan bentuk peradilan agama

UU peradilan agama No. 3 tahun 2006 memperluas kewenangan peradilan agama dalam hal perkara ekonomi syariah, termasuk dengan lahirnya peraturan MA nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang memuat:

• 2 buku 674 pasal

• 3 buku 746 pasal

• 4 buku 796 pasal

• 5 buku 976 pasal

UU penyelenggaraan haji No. 17 tahun 1999 menekankan pada hal berikut ini ... kecuali:

• Peningkatan posisi regulasi

• Menghapus UU yang tidak sejalan dengan UU ini

• Menghapus ketentuan paspor haji dengan paspor internasional

• Meningkatkan perhatian, peran dan tanggungjawab pemerintah

Gradualitas legislasi penyelenggaraan ibadah haji setelah UU No. 17 tahun 1999 adalah:

• UU No. 13 tahun 2008 dan UU No. 34 tahun 2009

• UU No. 13 tahun 2008 dan UU No. 23 tahun 2011

• UU No. 36 tahun 2008 dan UU No. 34 tahun 2009

• UU No. 36 tahun 2008 dan UU No. 23 tahun 2011