Tarif efektif bulanan sebagaimana sebagaimana yang diatur di Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 dikategorikan berdasarkan :

• Besarnya penghasilan bruto Wajib Pajak rata-rata setiap bulan

• Besarnya penghasilan netto Wajib Pajak rata-rata setiap bulan

• Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak

• Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada bulan diterimanya penghasilan

Kategori A pada tarif efektif bulanan diterapkan pada Wajib Pajak dengan status PTKP, kecuali:

• Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)

• Tidak kawin dengan jumlah tanggungan

• Kawin tanpa tanggunan (K/0)

• Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)

Penerapan tarif efektif harian atas penghasilan yang diterima oleh :

• Pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara harian, mingguan, satuan atau Borongan

• Pegawai tetap yang menerima penghasilan secara harian, mingguan, satuan atau Borongan

• Pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan

• Bukan pegawai

Pada januari  2024 , dinas pariwisata kota padang mengundang penyanyi ibukota dalam pembukaan acara pekan pariwisata di kota padang dengan bayaran Rp. 20.000.000,-. Penyanyi tersebut memiliki NPWP dan berstatus lajang (TK/0). Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh bendahara dinas?

• Rp. 1.000.000,-

• Rp. 1.800.000,-

• Rp. 500.000,-

• Rp. 900.000,-

Pernyataan dibawah ini yang tidak tepat antara subjek dan objek pajak :

• Tenaga ahli – honorarium

• Peserta kegiatan - fee

• Pegawai tidak tetap – upah

• Pegawai tetap - bonus

Pernyataan yang benar terkait Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 :

• Pegawai tetap dan pensiunan menggunakan TER bulanan setiap masa pajak

• Anggota dewan komisaris/ pengawas menggunakan TER bulanan setiap masa pajak

• PP ini bersifat opsional, WP diperbolehkan tetap menggunakan penghitungan menggunakan tarif umum Ps. 17 untuk pemotongan penghasilan pegawai tetap

• Penghitungan PPh untuk peserta kegiatan berubah dari peraturan sebelumnya

Bapak A bekerja sebagai penjahit di konveksi milik Bapak B. Bapak A berstatus menikah memiliki 2 tanggungan (K/2). Bapak A menerima penghasilan secara bulanan berdasarkan hasil produksi jumlah produk yang selesai dijahitnya. Bapak A menerima penghasilan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 8.000.000,- dan Februari sebesar Rp. 6.000.000,-. Pernyataan yang tidak tepat terkait Penghitungan PPh Pasal 21 Bapak A :

• Bapak A masuk dalam kategori pegawai tidak tetap

• Tarif efektif bulanan Bapak A menggunakan kategori B

• Total PPh yang dipotong untuk masa Januari dan Februari sebesar Rp. 80.000,-

• Pada masa pajak terakhir Bapak B memotong PPh menggunakan skema PKP setahun x tarif Ps. 17

Pernyataan yang tidak tepat terkait penghitungan PPh pasal 21 untuk PNS:

• Tarif setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir : Ph. bruto X TER bulanan

• Masa pajak terakhir dihitung dengan PPh ps 21 setahun – PPh ps 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir

• PPh ps. 21 final bagi PNS dihapus

• PNS membuat surat pernyataan 2 pemberi kerja bersumber dari APBN

Pernyataan yang benar terkait penghitungan PPh ps 21 pegawai tidak tetap :

• Tidak ada lagi PTKP harian

• Ph Bruto dibayarkan bulanan menggunakan tarif efektif bulanan x Ph Netto

• TER harian penghasilan bruto Rp. 450.000/ hari adalah 0,5%

• DPP (penghasilan bruto yang dibayarkan X 50%) digunakan untuk penghasilan yang dibayarkan bulanan

Dokter AZ merupakan dokter spesialis di RS XYZ dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 25% untuk rumah sakit, dan sisanya akan dibayarkan ke dokter AZ setiap akhir bulan. Pada bulan januari 2024, total jasa dokter yang dibayarkan pasien sebesar Rp. 40.000.000,-. Berapa PPh Pasal 21 yang dipotong untuk masa pajak tersebut?

• Rp. 500.000

• Rp. 750.000

• Rp. 1.000.000

• Rp. 2..000.000