POJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum mengatur sejumlah hal di bawah ini. Pilihlah pernyataan yang salah:

• Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut perubahannya.

• Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (a) transaksi bagi hasil mudharabah dan musyarakah, (b) transaksi sewa-menyewa ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik, (c) transaksi jual beli murabahah, salam, dan istishna', (d) transaksi piutang qardh, (e) transaksi multi jasa dalam bentuk ijarah.

• Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan/pembiayaan Bank secara tertulis dan wajib disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

• Kebijakan perkreditan/pembiayaan Bank paling sedikit memuat dan mengatur: (1) prinsip kehati-hatian dalam perkreditan/pembiayaan, (2) kebijakan persetujuan kredit/pembiayaan, dan (3) dokumentasi & administrasi kredit/pembiayaan.

Pilihlah pernyataan yang benar:

• RISIKO adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

• RISIKO adalah kerugian yang telah terjadi dan tidak dapat dikendalikan.

• RISIKO adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu dan kerugiannya dapat diukur dengan tepat.

• RISIKO adalah potensi kerugian yang bersifat alamiah yang pasti terjadi di masa yang akan datang dan kerugiannya tidak dapat dikendalikan atau dapat dikendalikan.

Berdasarkan POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, perbankan syariah terpapar sejumlah risiko, yaitu:

• Risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko teknologi, risiko hukum, risiko pemasaran, risiko strategik, risiko bencana alam, risiko imbalan

• Risiko imbal hasil, Risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko operasional, risiko kredit, risiko reputasi, risiko pasar, risiko investasi

• Risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko pemasaran, risiko strategik, risiko teknologi, risiko kredit, risiko hukum, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko ivestasi.

• Risiko investasi, risiko strategik, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko kredit, risiko hukum, risiko reputasi, risiko teknologi, risiko imbal hasil

Berdasarkan POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, perbankan non syariah terpapar sejumlah risiko, yaitu:

• Risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko teknologi, risiko hukum, risiko pemasaran, risiko strategik, risiko bencana alam

• Risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko pemasaran, risiko strategik, risiko teknologi, risiko kredit, risiko hukum, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko ivestasi.

• Risiko investasi, risiko strategik, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko kredit, risiko hukum, risiko reputasi, risiko teknologi, risiko imbal hasil

• Risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko operasional, risiko kredit, risiko reputasi, risiko pasar.

Kebijakan GCG dan Kebijakan Pemberian Kredit harus disetujui oleh:

• Komisaris Utama.

• Direktur Utama

• Komisaris & Direksi

• Komisaris Utama & Direktur Utama

Tujuan utama dan urgensi bank yang paling tepat membuat kebijakan dan SOP tertulis yang bisa diakses, dipelajari dan dipahami oleh seluruh karyawan adalah:

• Untuk memitigasi 'inherent risk' yang berpotensi merugikan bank dan kepatuhan kepada regulasi OJK.

• Untuk memudahkan bank mewujudkan objectives & goals, visi dan misi organisasi secara sustainable.

• Untuk memudahkan seluruh karyawan bekerja dengan baik berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya masing-masing.

• Untuk memandu kesesuaian perilaku seluruh pelaksana organisasi dengan standar tindakan dan arahan yang ditetapkan manajemen dan regulator sebagai upaya mewujudkan objectives & goals, visi dan misi organisasi secara sustainable serta meminimalisir ''inherent risks‘’ yang berpotensi merugikan organisasi.

Berdasarkan perspektif Poses Manajemen Risiko, pembuatan dan penyusunan kebijakan dan SOP adalah implementasi/pelaksanaan dari aspek:

• Identifikasi risiko (identify risk)

• Mengukur risiko (risk assessment & analysis)

• Mitigasi risiko (risk mitigation action plan)

• Implementasi dan Kontrol, monitor dan evaluasi (implementation and measure, control & monitor)

Di dalam penyusunan/penulisan kebijakan, setidaknya terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

·   Struktur Kebijakan/SOP

·   Standar Penulisan

·   Gaya Bahasa

Pilihlah pernyataan yang SALAH di bawah ini

• Cover judul, Halaman tandatangan (pembuat, consent reviewer, dan persetujuan), Daftar distribusi & kontak PIC adalah cakupan aspek Struktur Kebijakan/SOP

• Cover judul; Halaman tandatangan (pembuat, consent reviewer, dan persetujuan); font type & font size, bab, subbab, subsubbab, judul tabel/diagram & judul lampiran; spasi judul bab adalah cakupan aspek Standar Penulisan

• Penggunaan kata “wajib”/”harus”; kalimat perintah; rangkaian proses; banyak menggunakan kata “lakukan”, “pastikan”, “kemudian”, ”selanjutnya”, “serahkan”, “arsip”, dll adalah cakupan Gaya Bahasa.

• Daftar isi; Konten kebijakan & prosedur/proses; Lampiran (bagian akhir kebijakan) (sesuai kebutuhan) adalah cakupan aspek Struktur Kebijakan/SOP.

Berikut ini adalah sejumlah contoh penulisan kalimat di dalam kebijakan/SOP. Pilihlah penulisan yang paling baik:

• "Karyawan mungkin tidak menyadari bahwa dokumen tersebut memerlukan persetujuan dari Officer/KaDept"

• "Betul-betul konsisten"

• "Dokumen tersebut harus disetujui oleh Officer/KaDept"

• "Semua Account Officer di bawah supervisi Direktur Maketing, berkewajiban memastikan portofolio KUR minimal 10% dari total kredit bank".

Berikut ini adalah contoh penulisan kata dalam kebijakan/SOP bank. Pilihlah kata yang paling baik:

• "Karyawati", "Anda", "Dia"

• "Petugas", "Pejabat", "Kepala Divisi"

• "Karyawati", "Anda", "Petugas", "Kepala Divisi"

• Semua baik dan aplikatif