Quiz 2 PPKN I

Salah satu konsep penerapan cukai terkait Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat yang ditambahkan ke produk atau jasa yang bersifat non esensial dan dianggap perlu dibatasi. Konsep ini sering dikaitkan dengan tujuan dari

• Pigovian tax

• Sin tax

• Value added tax

• Consumption tax

Yang merupakan pajak provinsi adalah…

• Bea balik nama kendaraan bermotor

• Pajak air tanah

• Pajak mineral bukan logam dan batuan

• Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

OIP menyampaikan laporan keuangan dan laporan investasi pemerintah kepada

• Wajib bayar dapat mengajukan keringanan PNBP antara lain dalam kondisi kahar,kesulitas likuiditas

• Mentri/pimpinan Lembaga berwenang menetapkan jenis tarif PNBP

• Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan PNBP

• Tarif PNBP bisa ditetapkan sampai Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan pertimbangan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan

Investasi pemerintah bertujuan untuk memperoleh manfaat berikut

• Manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya

• Manfaat ekonomi dan bisnis

• Manfaat ekonomi dan fiskal

• Manfaat keuangan dan anggaran

Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh seorang Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain merupakan pengertian dari

• Pajak Tidak Langsung

• Pajak Langsung

• Pajak Subjektif

• Pajak Objektif

Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas objek tertentu dinamakan

Manakah pernyataan yang tidak tepat dibawah ini terkait ketentuan PNBP?

• Wajib bayar dapat mengajukan keringanan PNBP antara lain dalam kondisi kahar,kesulitas likuiditas

• Mentri/pimpinan Lembaga berwenang menetapkan jenis tarif PNBP

• Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan PNBP

• Tarif PNBP bisa ditetapkan sampai Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan pertimbangan tertentu

Kewenangan Investasi Pemerntah yang memiliki tugas dan wewenang menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah disebut

• Kewenangan Regulasi

• Kewenangan Delegasi

• Kewenangan Supervisi

• Kewenangan Operasional

Batas akhir penyetoran PPh pasal 21 oleh Bendahara adalah

• Pada akhir bulan berikutnya

• Tanggal 10 bulan berikutya

• Tanggal 1 bulan berikutnya

• Pada hari yang sama dengan pemungutan/pemotongan

Pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor adalah