
Hukum Acara Peradilan Khusus
Authored by Haposan Sinaga
Other
University
Used 1+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Tindak pidana khusus merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi, mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun pengacara yang menanganinya.
Pernyataan ini benar atau salah?
Benar
Salah
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan ini disebut ...?
Retributif
Restoratif
Diversi
Stigmatization
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Di bawah ini adalah istilah anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kecuali ....
anak yang berkonflik dengan hukum
anak sebagai tersangka hukum
anak yang menjadi korban hukum
anak sebagai saksi tindak pidana.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Batas umur bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis adalah
10 Tahun
12 Tahun
15 Tahun
17 Tahun
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Jika anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial akan mengambil keputusan sebagai berikut, kecuali...
menyerahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan
menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan,
pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi terkait, maksimal 6 bulan.
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, kecuali...
tindak pidana korupsi;
tindak pidana merugikan keuangan negara
tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi;
tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Siapakah yang Berwenang dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi?
penyidik Polri dan penyidik PNS
kejaksaan
KPK
semua benar
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?